Petani tembakau menolak aturan yang menekan industri tembakau. Mereka khawatir penyerapan hasil panen akan menurun.
Kamis, 14 Nov 2024 09:53 WIBPetani di sentra-sentra tembakau keberatan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan . Aturan itu diketahui memuat ketentuan standardisasi kemasan rokok polos .
Untuk diketahui, saat ini, sebanyak 17 dari 32 kecamatan di Kabupaten Bandung mengandalkan perekonomiannya dari budi daya tembakau. Total seluas 761 hektare lahan pertanian tembakau di Kabupaten Bandung. Seluruh kecamatan tersebut menghasilkan sekitar 6.800 ton tembakau kering yang kemudian dijual dalam bentuk tembakau rajangan dan krosok.
"Di Kabupaten Bandung, sejak September lalu, banyak sawah yang tidak bisa panen karena faktor cuaca. Tapi kerugian petani tergantikan dengan hasil panen tembakau yang baik.Tembakau menjadi tanaman andalan petani di musim kemarau. Kualitas dan harga yang baik membuat petani tetap berdaya dan mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidup," ujar Sambas.
"Pada prinsipnya, para petani selalu mengupayakan segala strategi agar lahannya tetap produktif. Tujuannya demi kesejahteraan keluarga. Sudah sejak lama, petani tembakau juga mengembangkan prinsip tumpang sari. Dengan demikian, kebutuhan pangan terpenuhi, mandiri dan penghasilan petani juga otomatis ikut bertambah. Memang, menanam dengan metode tumpang sari juga harus disesuaikan dengan tingkat kecocokan tanah di daerahnya masing-masing," jelas Mahmudi.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Tolak Aturan Pengetatan Rokok, Petani Tembakau Ungkap Ancaman KerugiannyaPetani kompak meminta pemerintah membatalkan dan meninjau ulang dua kebijakan yang mengancam keberlangsungan mata pencaharian petani tembakau.
Baca lebih lajut »
Awas Rokok Ilegal Merajalela, Petani Cengkeh Bongkar Bahaya Aturan BaruAdapun, kedua kebijakan tersebut memuat aturan zonasi larangan penjualan dan pembatasan iklan produk tembakau hingga kemasan rokok polos tanpa merek.
Baca lebih lajut »
Polemik Rancangan Aturan Baru Rokok, APTI: Bukan Pengendalian, Tapi Mematikan PetaniPara petani di Jawa Tengah menilai aturan seperti kemasan rokok polos tanpa merek bukan lagi digunakan sebagai pengendalian terhadap produk tembakau, melainkan sebagai cara untuk mematikan industri dan petani tembakau.
Baca lebih lajut »
Prabowo-Gibran Diuji, Nasib Petani Tembakau di Ujung Tanduk Aturan Rokok BaruAsosiasi petani tembakau meminta kepada pemerintahan baru Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka agar bisa membatalkan kebijakan baru soal rokok.
Baca lebih lajut »
Keluh Petani Aturan Kemasan Rokok Polos Bikin Harga Jual Tembakau AmbrukAPTI mengeluhkan PP Nomor 28/2024 dan RPMK yang rugikan industri tembakau. Aturan kemasan polos dinilai bisa suburkan rokok ilegal dan turunkan harga tembakau.
Baca lebih lajut »
Petani Tolak Aturan Penyeragaman Rokok Kemasan Tanpa MerekPetani tembakau menolak RPMK kemasan polos rokok, khawatir dampak buruk bagi industri dan peredaran rokok ilegal. Penyerapan tembakau bisa terancam.
Baca lebih lajut »