Kata Ketua BEM Unpad Soal Video Kritikan untuk DPR Sahkan UU Cipta Kerja, Owi dan Puma

Kata Ketua BEM Unpad Soal Video Kritikan untuk DPR Sahkan UU Cipta Kerja, Owi dan Puma TempoNasional

TEMPO.CO, Jakarta - Selain BEM UI, kritik terhadap UU Cipta Kerja juga dilayangkan BEM Unpad atau Universitas Padjadjaran melalui unggahan video di Twitter dan Instagram mereka pada Sabtu, 25 Maret 2023. Dalam video yang diberi tajuk ‘UU Cipta Kerja: Dinasti Oligarki Semakin Eksis, Rakyat Semakin Tragis’ tersebut, BEM Unpad menggunakan tema gim fighting dengan karakter Rakjat melawan ‘Dewan Pembuat Rungkad’.

“Tentu kami rasa di era saat ini dalam menyampaikan kritik tidak hanya bisa lewat turun ke jalan tapi juga perlu dimasifkan melalui media sosial yang penggunanya terbilang tinggi dengan tujan permasalahan Perppu tersebut bisa lebih didengar dan dilihat masyarakat,” ujarnya.Dalam video tersebut, karakter Rakjat divisualisasikan sebagai seseorang yang menendang-nendang gerbang DPR sebagai bentuk protes.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

tempodotco /  🏆 12. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

BEM Unpad Unggah Video Kritik DPR Soal UU Cipta Kerja, Tentang Owi dan PumaBEM Unpad mengunggah video kritik terkait UU Cipta Kerja yang disahkan DPR melalui unggahan medsos mereka. Tentang Owi dan Puma buat sengsara negeri.
Baca lebih lajut »

Mulai Selasa Depan, Ratusan Buruh Geruduk Gedung DPR Tolak UU Cipta KerjaMulai Selasa Depan, Ratusan Buruh Geruduk Gedung DPR Tolak UU Cipta Kerja TempoBisnis
Baca lebih lajut »

Beda Persepsi Buruh dan Kemnaker soal Aturan Upah Minimun di UU Cipta KerjaUpah minimun menjadi isu yang sering dibicarakan setelah DPR mengesahkan UU Cipta Kerja.
Baca lebih lajut »

Heboh soal Pesangon Hingga Upah di UU Cipta Kerja, Kemenaker Buka SuaraKemenaker menyampaikan penjelasan terkait pesangon, upah minimum hingga ketentuan pemutusan hubungan kerja (PHK) di Undang-Undang Cipta Kerja.
Baca lebih lajut »

MK Tetap Memproses Gugatan Perppu Cipta KerjaMK nilai Perppu Ciptaker yang telah disahkan menjadi Undang-undang oleh DPR RI belum kehilangan objek hukum.
Baca lebih lajut »

Komisi IX DPR: Pro Kontra UU Cipta Kerja Hal WajarMenurut Rahmad, pro dan kontra pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang merupakan sesuatu yang wajar dalam kehidupan negara demokrasi seperti Indonesia
Baca lebih lajut »