Pemprov DKI bakal mengetatkan proses evaluasi tenaga kontrak kerja individu (KKI).
Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana menyebutkan, jajarannya bakal mengetatkan proses evaluasi tenaga kontrak kerja individu .
Pengetatan dilakukan usai mencuatnya kasus dugaan pencabulan oleh guru agama islam kepada seorang siswi sekolah dasar di Duren Sawit, Jakarta Timur."Kalau yang namanya KKI, setiap tahun itu pasti ada evaluasi, dievaluasi untuk direkrut kembali. KKI itu bukan terusan, dievaluasi setiap tahun," tuturnya di SMP 51 Jakarta, Pondok Bambu, Jakarta Timur, Jumat ."Jadi, ini menjadi perhatian kami untuk lebih ketat lagi dalam proses evaluasi ," sambung dia.
Di sisi lain, ia menegaskan jajarannya akan menjatuhi sanksi jika memang terbukti guru agama islam tersebut mencabuli siswinya. "Ini semuanya akan kami proses, nanti kalau terbukti, akan dijatuhkan sanksi tegas. Semuanya akan kami proses, ini masih dalam proses," tuturnya. Dalam kesempatan itu, Nahdiana belum mengungkapkan sanksi apa yang bakal diberikan kepada guru agama islam tersebut.Disdik DKI, katanya, bisa jadi mencopot guru tersebut jika memang terbukti bersalah.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Dua Alasan Heru Budi Tunjuk Pensiunan Jenderal TNI-Polri Sebagai Komisaris BUMD DKIPemprov DKI ungkap alasan penunjukan sejumlah pensiunan jenderal TNI-Polri di posisi komisaris BUMD DKI
Baca lebih lajut »
Update 8 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 263 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.731.959DKI Jakarta menempati posisi dengan penambahan kasus konfirmasi paling banyak, yaitu 90 kasus.
Baca lebih lajut »
Ojol Demo Tolak ERP, Pemprov DKI Bakal Tinjau Ulang Pembahasan Raperda Jalan Berbayar ElektronikOjol Demo Tolak ERP, Pemprov DKI Bakal Tinjau Ulang Pembahasan Raperda Jalan Berbayar Elektronik TempoMetro
Baca lebih lajut »
4 Purnawirawan Jenderal Jadi Petinggi BUMD DKI, Ini Penjelasan PemprovPj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi tunjuk sejumlah purnawirawan TNI dan Polri untuk isi kursi komisaris hingga dewan pengawas BUMD. Apa penjelasan Pemprov DKI?
Baca lebih lajut »
Soal Pemisahan Koridor di Skywalk Kebayoran Lama , Pemprov DKI: Untuk Permudah MasyarakatPrioritas skywalk untuk mengintegrasikan penumpang antarmoda, yaitu Stasiun KRL dan Transjakarta.
Baca lebih lajut »
Pemprov DKI Kebut Penyelesaian Jalan Layang Non-Tol untuk Akses Menuju JISDinas Bina Marga DKI Jakarta merampungkan pembangunan jalan layang yang menghubungkan Tol Dalam Kota dan pintu timur JIS. Akses menuju JIS belum rampung dan butuh waktu dua tahun untuk penganggaran dan perencanaan. Metropolitan AdadiKompas
Baca lebih lajut »