Johan J. Oematan, seorang konsultan manajemen menyampaikan satu pertanyaan terkait kartu prakerja yang diluncurkan pemerintah, di mana pembelian materi berupa video dinilai membuang-buang uang rakyat.
Pertanyaannya mewakili kegalauan banyak warga Indonesia saat ini. Dia mempertanyakan penggunaan delapan vendor untuk pembuatan materi pelatihan.
Para pekerja migran Indonesia yang tiba dari Malaysia di pelabuhan Bandar Sri Junjungan di Dumai, Riau, 2 April 2020. Pertanyaan Johan memang umum disampaikan masyarakat. Salah satu yang cukup sering didengar, adalah bahwa banyak materi pelatihan kartu prakerja itu bisa ditonton secara gratis di Youtube.Oce Madril, pegiat anti korupsi dari Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada yang menjadi pembicara dalam diskusi juga punya pertanyaan sama dengan Johan.
“Sebenarnya kita bisa melihat siapa yang menikmati 32 persen itu. Saya tidak ada masalah jika itu menjadi bantuan dan dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan. Yang saya kritik adalah 32 persen dana itu, kenapa harus masuk kepada yang tidak semestinya mendapatkannya,” kata Oce.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pendaftaran Kartu Prakerja Dibuka Sampai 34 GelombangMenteri Keuangan Sri Mulyani menyebut pendaftaran peserta program kartu prakerja dibuka per batch setiap minggu mulai 11 April-November 2020.
Baca lebih lajut »
Dinilai Tak Efektif, Hipmi Minta Kursus Online Kartu Prakerja Distop SementaraDinilai tak efektif, Hipmi minta kursus online Kartu Prakerja distop sementara untuk proses evaluasi selama masa Covid-19.
Baca lebih lajut »
Pendaftaran Kartu Prakerja Dibuka Sampai NovemberMenteri Keuangan Sri Mulyani menyebut pendaftaran kartu prakerja tahun ini dibuka hingga November sebanyak 34 gelombang.
Baca lebih lajut »
Syarief Hasan: Program Kartu Prakerja Berpotensi Terjadi Pemborosan Uang NegaraSyarief Hasan menyebutkan pelatihan online sebagai bagian dalam program Kartu Prakerja tidak efektif dan efisien, tidak transparan dan tidak akuntabel. Bahkan pelatihan online itu sangat berpotensi terjadi pemborosan uang negara. MPRRI
Baca lebih lajut »
Serikat Buruh Minta Pemerintah Ganti Program Kartu Prakerja dengan BLTASPEK menilai kartu prakerja belum tepat sasaran. Menurut Mirah, akan lebih berguna jika buruh yang di-PHK diberikan bantuan berupa BLT.
Baca lebih lajut »