Foto sejumlah kepala daerah di kemasan bantuan sosial untuk mereka yang terdampak Covid-19, disebut Bawaslu, 'kampanye terselubung' yang dapat dipidanakan.
Jadwal pencoblosan pilkada serentak awalnya adalah 23 September 2020. Setidaknya ada 270 daerah yang menggelar Pilkada.
"Kemendagri harus keluarkan aturan tegas soal politisasi bansos karena kalau tidak, mentalitas politik pragmatis pemipin daerah ditambah pengawasan lokal yang lemah akan membuat mereka leluasa melakukan penyimpangan," katanya.Warga membawa bingkisan berupa bantuan sosial dari Presiden di Cibeunying Kidul, Bandung, Jawa Barat, Senin .
"Itu tidak tepat dari kacamata etika politik karena masyarakat sekarang tidak butuh kampanye, mereka butuh bantuan untuk bertahan hidup. Stop berpolitik dan mulai bekerja menyelamatkan rakyat," kata tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian. "Tapi sejauh ini saat belum ada hukum yang mengatur, pemerintah mengimbau agar momen krisis ini jangan dipakai untuk politik jangka pendek, kampanye. Ini momen keselamatan rakyat di atas apapun," katanya.Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini bersama Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia Dian Kartikasari menghadiri sidang putusan Perkara Nomor 75/PUU-XVII/20 sebagai pemohon di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu .
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Bawaslu Terbitkan Edaran Cegah Penyalahgunaan Kewenangan |Republika OnlineBawaslu menerima laporan penyertaan foto kepala daerah dalam sembako Covid-19.
Baca lebih lajut »
Bagaimana Orang yang Tak Terdampak Covid-19 Justru Menerima Bantuan Rp 600 RibuPenyaluran bantuan di berbagai daerah tak tepat sasaran. Orang mampu tercatat menerima bantuan sosial.
Baca lebih lajut »
Mensos: Tak Usah Ribut Data Bansos, Semua Bisa Diselesaikan KekeluargaanMenteri Sosial Juliari P Batubara mengimbau warga agar tak mempersoalkan masalah data bantuan sosial (bansos).
Baca lebih lajut »
![[Fakta atau Hoaks] Benarkah Jokowi Sebut Kepala Daerah yang Mainkan Bantuan Covid-19 Bakal Dihukum Seumur Hidup?](https://i.headtopics.com/images/2020/5/4/tempodotco/fakta-atau-hoaks-benarkah-jokowi-sebut-kepala-daerah-yang-mainkan-bantuan-covid-19-bakal-dihukum-s-1257261469114068992.webp?w=640)
[Fakta atau Hoaks] Benarkah Jokowi Sebut Kepala Daerah yang Mainkan Bantuan Covid-19 Bakal Dihukum Seumur Hidup?[Fakta atau Hoaks] Benarkah Jokowi Sebut Kepala Daerah yang Mainkan Bantuan Covid-19 Bakal Dihukum Seumur Hidup? CekFakta TempoCekFakta
Baca lebih lajut »
PSBB Kebablasan yang Dievaluasi Jokowi: Ada Petugas Bubarkan Paksa WarungPresiden Joko Widodo menyinggung daerah-daerah menerapkan PSBB berlebihan. Salah satu contohnya adalah membubarkan paksa orang-orang di warung makan. PSBB Jokowi
Baca lebih lajut »