Kampanye Surabaya Kota Layak Anak Harus Gencar
JawaPos.com – Angka anak yang berhadapan dengan hukum di Surabaya dinilai masih tinggi. Banyak pihak yang mendorong Pemkot Surabaya dan warga kota untuk memberikan perhatian lebih besar pada lingkungan anak-anak. Sebab, kerugian masalah ABH lebih besar daripada upaya pencegahannya.
Baca juga:Percepat Penyaluran Beasiswa, Pemkot Surabaya Kerahkan Dua OPDSementara itu, Kepala Kantor UNICEF untuk Wilayah Jawa Tubagus Arie Rukmantara mengungkapkan, kekerasan dan pelanggaran hukum oleh anak memang tidak bisa ditekan hingga nol persen. Namun, yang bisa diupayakan adalah pencegahan. Juga, penanganan yang cepat bila kasus itu telanjur terjadi.
Baca juga:Baleg: DPR Tak Bisa Mengubah Isi Perppu CipatakerMenurut dia, investasi yang dilakukan tidak serumit yang dibayangkan. Perbanyak fasilitas bagi anak dan remaja, terutama komunitas miskin kota. Tentu dengan perawatan dan fasilitas yang cukup sehingga bisa bertahan lama. Hal itu akan memperkecil kerugian akibat ABH.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
DPRD Minta Pemkot Surabaya Tertibkan Bangunan Persil di Jalur Hijau - JawaPos.comKomisi C DPRD Kota Surabaya minta pemerintah kota menertibkan bangunan atau persil di jalur atau lahan hijau di Kota Surabaya
Baca lebih lajut »
Wali Kota Medan Bobby Nasution: Kota Medan Anti-LGBTWali Kota Medan Bobby Nasution menegaskan bahwa Kota Medan menolak LGBT dan tidak mentolerir soal pasangan sejenis
Baca lebih lajut »
Harapan Walkot Eri Cahyadi 2023: Turunkan Kemiskinan-Ekonomi Surabaya Pulih!Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memiliki mimpi dan harapan di tahun 2023 untuk Kota Pahlawan. Dia berharap Surabaya nyaman untuk semua agama, ekonomi pulih.
Baca lebih lajut »
Banjir di Beberapa Wilayah Semarang Mulai Surut |Republika OnlineBPBD Kota Semarang mengonfirmasi 30 titik banjir yang menggenangi Kota Semarang.
Baca lebih lajut »
Epidemiolog: Selama Covid-19 Masih Pandemi, Layanan Kesehatan tidak Layak Dibebankan pada Masyarakat - Tribunnews.comDicky Budiman menyebutkan jika virus Covid-19 masih berstatus pandemi, layanan kesehatan tidak layak dibebankan pada masyarakat.
Baca lebih lajut »