Meski Presiden Jokowi telah mengklarifikasi, polemik pernyataan dukungan dalam pemilu tak lantas mereda. Bahkan, PP Muhammaiyah mendesak.
Logo Muhammadiyah, salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. – Meski Presiden Joko Widodo telah mengklarifikasi, polemik pernyataan dukungan dalam pemilu tak lantas mereda. Bahkan, Pimpinan PusatKetua Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah Trisno Raharjo mendesak Presidenmencabut semua pernyataannya yang menjurus pada ketidaknetralan institusi kepresidenan. ”Terlebih soal pernyataan bahwa presiden boleh kampanye dan boleh berpihak,” katanya kemarin .
Muhammadiyah juga meminta Mahkamah Konstitusi untuk mencatat setiap perilaku penyelenggara negara dan penyelenggara pemilu yang terindikasi ada kecurangan untuk dijadikan bahan atau referensi memutus perselisihan hasil pemilu. Sikap itu penting dilakukan MK agar putusannya kelak tidak sekadar mengalkulasi suara, tetapi lebih untuk memastikan penyelenggaraan pemilu telah berlangsung dengan segala kesuciannya. ”Tidak dinodai oleh pemburu kekuasaan yang menghalalkan segala cara,” tegasnya.
Feri menegaskan, pemahaman terkait konteks tersebut bisa diperoleh ketika membaca secara utuh ketentuan yang tercantum di Pasal 281, 282, 283, 299, hingga 301.
Terpisah, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Rahmat Bagja memastikan akan melakukan pengawasan terhadap presiden maupun menteri yang ikut kampanye. Bagja menegaskan, pejabat diperbolehkan kampanye sepanjang mengajukan cuti. ”Kami akan mengawasi jika Pak Presiden melakukan hal-hal yang dilarang,” ujarnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pemilu 2024: Kampanye akbar digelar pekan depan, apa yang membedakan pemilu tahun ini dengan pemilu-pemilu sebelumnya?Pilpres 2024: Adu visi-misi tiga capres-cawapres
Baca lebih lajut »
Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye, Sahroni: Clear Menjawab Kebingungan Publik Selama IniMenurut Sahroni, keberpihakan Jokowi secara terang-terangan telah menghentikan kebingunan publik selama ini.
Baca lebih lajut »
Pemilu 2024: 'Aniesbubble' ramaikan kampanye - Sebesar apa kekuatan fandom K-pop dalam membuat gerakan politik?Keterlibatan fandom K-pop di Indonesia dalam pertarungan Pilpres 2024 setelah kemunculan akun aniesbubble di media sosial X, disebut pengamat politik 'mengejutkan' karena belum pernah terjadi di pemilu-pemilu sebelumnya.
Baca lebih lajut »
Pembuat Efek Visual India Enggan Membuat Deepfake untuk Kampanye PemiluDivyendra Singh Jadoun, seorang pembuat efek visual di India, menolak untuk membuat deepfake untuk kampanye pemilu karena khawatir akan dampaknya terhadap proses pemilihan.
Baca lebih lajut »
Waduh, Bawaslu Dibatasi Mengakses Data Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu 2024 oleh KPUBerita Waduh, Bawaslu Dibatasi Mengakses Data Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu 2024 oleh KPU terbaru hari ini 2024-01-16 23:30:47 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
HEADLINE: KPAI Soroti Bentuk Eksploitasi Anak Saat Kampanye Pemilu 2024, Respons Bawaslu?Setidaknya 19 kasus eksploitasi anak ditemukan KPAI. Terbanyak membawa mereka dalam ajang kampanye terbuka. Meski sanksinya jelas, namun praktiknya masih menjamur. Bawaslu tidak tegas?
Baca lebih lajut »