Sanksi tak efektif tingkatkan kepatuhan peserta dalam membayar iuran.
REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Para peserta BPJS Kesehatan di sejumlah daerah berharap pemerintah tak merealisasikan rencana penerapan sanksi bagi yang menunggak iuran. Sanksi berupa pembatasan terhadap akses layanan publik dinilai bakal merugikan masyarakat.
Semestinya, kata dia, pemerintah mencari skema lain dalam mengurangi defisit keuangan BPJS Kesehatan tanpa harus memaksakan penerapan sanksi-sanksi administrasi yang lain. “Karena keterlambatan atau tunggakan bukan tidak semuanya disebabkan oleh ketidakpatuhan. Bisa jadi situasi yang belum memungkinkan,” kata Agung.
"Kalau uangnya tidak ada, ya bagaimana mau membayar? Apalagi, nanti iuran akan naik. Warga bukannya enggak mau bayar, tapi mungkin uangnya pas-pasan," kata dia. Apalagi, BPJS Kesehatan sejak 2016 telah memiliki kader Jaminan Kesehatan Nasional yang siap membantu melaksanakan tugas tersebut."Lebih baik persoalan tunggakan iuran diselesaikan dengan pendekatan partisipatoris dan persuasif," ujarnya.
Pemerintah saat ini sedang menyusun instruksi presiden untuk menjalankan aturan mengenai penjatuhan sanksi. Draf inpres dikabarkan sudah berada pada tahap akhir dan diharapkan segera rampung. Beberapa negara maju memang ada yang mengaitkan ketaatan membayar jaminan kesehatan nasionalnya dengan dokumen identitas lainnya. Kebijakan ini diklaim menuai hasil positif, warga kian taat membayar iuran.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
4 Tanda Cowok Narsis, Tinggalkan Segera Kalau Kamu Pacaran DengannyaKira-kira pasanganmu tipikal cowok narsis nggak? Kenali tanda-tanda ini agar kamu tidak terjebak dalam hubungan cinta palsu dengannya. CowokNarsis via wolipop
Baca lebih lajut »
Mendikbud ke Guru: Kalau Sekarang Gaji Sedikit, Nikmati Saja, Nanti Masuk Surga'Kalau sekarang gajinya sedikit, apalagi guru honorer Rp 150 ribu, nikmati saja, nanti masuk surga,' kata Muhadjir Effendy. GuruHonorer Mendikbud
Baca lebih lajut »
Syarief Hasan: AHY Siap Jadi Menteri Kalau DitunjukPartai Demokrat telah menyampaikan 14 konsep ke pemerintah.
Baca lebih lajut »
Ganjar: Kalau Tidak Mau Gaji Kecil Jangan Jadi Kepala DaerahGanjar mengatakan, soal gaji kepala daerah yang kecil sudah bukan menjadi rahasia umum lagi.
Baca lebih lajut »
Kapolri: Papua Aman kalau Tokoh ULMWP dan KNPB Ditangkap'Kalau mereka sudah ketangkap, sudah aman,' kata Tito. / Regional
Baca lebih lajut »