Menurut Sukamda, setelah membaca bahan yang diberikan oleh Bappenas berupa Executive Summary Kajian Pemindahan Ibu Kota, masih sangat dangkal dan sempit sehingga belum layak untuk diambil kesimpulan apa pun. lokasipemindahanibukota
- Anggota Pansus Pemindahan Ibu Kota asal Fraksi PKS DPR RI, Sukamta menyatakan semestinya Pak Jokowi tidak buru-buru mengumumkan lokasi ibu kota negara jika menilik kajian Bappenas yang menurutnya masih banyak kekurangan.
“Perspektif yang menonjol soal ekonomi itupun dengan angka-angka yang hitungan detailnya hingga saat ini tidak disampaikan kepada Pansus. Misal disebutkan bahwa pemindahan IKN akan berdampak berupa tambahan kepada Real GDP 0,1 persen hingga 0,2 persen, bagaimana angka tersebut diperoleh tidak ada penjelasan,” ujar SukamtaMenurut Sukamta yang juga Sekretaris Fraksi PKS setidaknya ada 5 hal yang menjadi catatan dari bahan dari Bappenas.
Kedua, skenario migrasi ASN, TNI Polri beserta keluarganya yang diperkirakan berjumlah 700 ribu belum disertai dengan kajian sosial, budaya dan psikologi. Pemerintah perlu ingat, persoalan migrasi termasuk isu sensitif bagi warga lokal pun terhadap pelaku migrasi, mengingat jumlahnya yang sangat besar.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pansus: Butuh Kajian Mendalam Aspek Keamanan Ibu KotaDia menilai, aspek keamanan dan pertahanan ibukota harus menjadi prioritas yang dipikirkan Pemerintah karena wilayah Kalimantan Timur, satu daratan dengan negara-negara tetangga.
Baca lebih lajut »
Ma'ruf Amin berharap kampus perluas kajian sektor kemaritimanWakil Presiden Republik Indonesia Terpilih 2019-2024 KH Ma&39;ruf Amin berharap perguruan atau kampus di seluruh wilayah Indonesia memperluas kajian sektor ...
Baca lebih lajut »
Pansus: Perlu kajian mendalam keamanan ibukota negara baruWakil Ketua Panitia Khusus Kajian tentang Ibukota Negara, A. Bakrie menilai perlu kajian mendalam terkait keamanan ibukota negara di Kalimantan Timur.\r\n\r\nDia ...
Baca lebih lajut »
Fahri Hamzah Tantang Kajian Tandingan Penolak Revisi UU KPKWakil Ketua DPR Fahri Hamzah menantang pihak-pihak yang menolak revisi UU KPK disahkan jadi undang-undang agar memaparkan kajian akademis tandingan.
Baca lebih lajut »
Anies Yakin Petugas Ambulans yang Ditahan Polisi Bekerja Sesuai ProsedurAnies meminta semua pihak tidak buru-buru membuat kesimpulan soal ambulans Pemprov DKI yang ditahan polisi.
Baca lebih lajut »
Bahas Pemindahan Ibu Kota, Anies Minta UU Tentang DKI Jakarta DirevisiHal itu disampaikan Anies saat rapat bersama Pansus DPR terkait kajian pemindahan ibu kota negara.
Baca lebih lajut »