KEPALA Desa Tuakepa Kabupaten Flores Timur Flotim NTT Antonius Doweng Teluma dituntut 5 bulan kurungan dalam kasus pidana Pemilu oleh jaksa penuntut umum JPU kejaksaan negeri Flotim
Kelemahan sistem proporsional tertutup ialah kekuasaan partai yang menjadi sangat dominan. Dengan begitu, jika tidak hati-hati, partai bakal menjadi oligarkis.Selain pidana kurungan, ia juga dituntut membayar denda sebesar Rp12 juta subsidair 5 bulan kurungan.
"Kasus pelanggaran pemilu yang lain juga harus diproses hukum sehingga tidak ada kesan tebang pilih dalam penanganan kasus pelanggaran pemilu," harapnya."Tuntutan JPU sangat memberatkan. Saya akan ajukan pledoi dalam sidang lanjutan," tandasnya. Ia dinilai melaksanakan pembangunan dengan menunjuk pelaksana sendiri tanpa melalui musyawarah desa. Semestinya hal itu dilaksanakan oleh tim pelaksana kegiatan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Cemas Bukit Bergeser Warga Tanjung Bunga Mohon Pemda FlotimAkses jalan penghubung lima desa di Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur Nusa Tenggara Timur NTT tertutup longsor usai hujan lebat melanda wilayah itu
Baca lebih lajut »
Diduga Klaim Tanah Warga, Oknum Kades di Ogan Ilir Dilaporkan ke PolisiSulaiman, warga Kabupaten Ogan Ilir Sumsel melaporkan oknum kades yang diduga menyerobot tanahnya seluas 1 hektare.
Baca lebih lajut »
Main Judi Bareng Warga, Dua Kades di Kolaka Timur Ditangkap PolisiDua Kades di Kolaka Timur Ditangkap Polisi Usai Digerebek main Judi Kartu Bareng Warganya.
Baca lebih lajut »
Amplop Total Rp500 Juta Dibagi Kades di Tangerang Demi Nyaleg AnakKepala Desa Wanakerta Kabupaten Tangerang mengaku telah membagikan uang sebesar Rp500 juta agar anaknya terpilih dalam kontestasi Pileg 2024.
Baca lebih lajut »
Dianggap Berkhianat, 27 Ketua RT/RW Dipecat Kades karena Tak Berhasil Menangkan AnaknyaPemecatan ini diduga karena TS kesal karena anaknya gagal menjadi anggota DPRD Kabupaten Tangerang dalam Pemilu 2024.
Baca lebih lajut »
Tito Sebut Kades hingga Perangkat Desa Tak Dapat THR 2024, Ini AlasannyaMenteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan kepala hingga perangkat desa bukan ASN sehingga tidak mendapatkan THR.
Baca lebih lajut »