Adrianus menerangkan, penyebaran hoaks yang dilakukan oleh oknum pengacara diketahui saat membaca salah satu media online pada 12 November 2024.
Politisi Partai Golkar , Adrianus Agal melaporkan oknum pengacara yang diduga menyebarkan berita hoaks terkait putusan PTUN yang membatalkan hasil Munas Partai Golkar .
'Kami laporkan di sini terkait ada dugaan tindak pidana Undang-Undang ITE,' kata dia kepada wartawan, Jumat . Atas hal ini, Adrianus sebagai kader Partai Golkar merasa dirugikan dan berinisiatif untuk melapor atas berita hoax ke Polda Metro Jaya.
Golkar Putusan PTUN Munas Golkar Hoaks
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Golkar Pede Dapat Jatah 8 Menteri di Kabinet Prabowo: Kan Bisa Dihitung ItuGolkar pede karena ada 8 kader Golkar yang sudah dipanggil Prabowo ke Kertanegara.
Baca lebih lajut »
Kader Golkar Lapor Polisi Buntut Dugaan Penyebaran Hoaks Pembatalan SK Menkum Oleh PTUNBerita Kader Golkar Lapor Polisi Buntut Dugaan Penyebaran Hoaks Pembatalan SK Menkum Oleh PTUN terbaru hari ini 2024-11-15 17:59:26 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Ketua DPD Golkar Jakarta Instruksikan Kader Menangkan RK-Suswono, Ungkap Pesan Bahlil LahadaliaInstruksi itu, terutama ia tekankan untuk kader Partai Golkar yang berada di Jakarta Barat dan Jakarta Utara.
Baca lebih lajut »
Ahmed Zaki Iskandar Minta Kader Golkar Bekerja Keras Memenangkan Ridwan Kamil-SuswonoJPNN.com : Ketua DPD Golkar Jakarta Ahmed Zaki Iskandar menginstruksikan seluruh kadernya untuk bekerja lebih keras dan memastikan kemenangan Ridwan Kamil-Su
Baca lebih lajut »
Taufan Pawe Instruksikan Kader Golkar Sulsel Menangkan Andalan HatiKetua Golkar Sulsel, Taufan Pawe, instruksikan kader memenangkan Andi Sudirman dan Fatmawati. Dia nilai karakter Andalan Hati cocok untuk pembangunan Sulsel.
Baca lebih lajut »
Kader Golkar Geram Beredar Berita Bohong Putusan PTUN JakartaPartai Golkar membantah pemberitaan bahwa hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) telah membatalkan SK Menkumham RI terkait pengesahan AD/ART Partai
Baca lebih lajut »