Pegawai Negeri Sipil (PNS) memang menjadi profesi idaman banyak orang, termasuk RI dan China.
Di China pada tahun 2023 tercatat 7,7 juta orang mengikuti ujian pegawai negeri untuk lebih dari 200.000 pekerjaan pemerintahan di tingkat nasional dan provinsi.Jakarta, CNBC Indonesia
Pekerjaan pemerintah biasanya dianggap stabil dan bergengsi di Tiongkok. Pertumbuhan PDB telah melambat dibandingkan laju pesatnya dalam beberapa dekade terakhir.Ketertarikan terhadap pekerjaan di pemerintahan muncul ketika Xi Jinping pekan lalu mengukuhkan posisinya sebagai pemimpin Tiongkok untuk masa jabatan ketiga yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Xi melihat persatuan di bawah Partai Komunis China yang berkuasa sebagai hal yang penting untuk membangun negaranya. Artinya, partai tersebut telah dan akan meningkatkan kehadirannya dalam perekonomian, termasuk di kalangan bisnis yang bukan milik negara.Mempelajari"pemikiran Xi Jinping" adalah persyaratan yang semakin meningkat di sekolah-sekolah di Tiongkok.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Cerita Ganjar Pernah Diminta Warga Usir TKA China: Tapi Kamu Bisa Gantikan Nggak?Ganjar mengaku protes itu ia dapat ketika masih menjabat sebagai Gubernur Jateng.
Baca lebih lajut »
China Akan Larang Warga Pakai Pakaian yang Dianggap PenodaanChina akan melarang warga negaranya mengenakan pakaian yang dianggap 'menyakiti' bangsa atau penodaan karena melanggar undang-undang.
Baca lebih lajut »
China Investasi US$11,5 M, Apa Untung Buat Warga Rempang?Pemerintah akan terus mendorong realisasi investasi di Pulau Rempang, melalui pembangunan Rempang Eco Park.
Baca lebih lajut »
China Investasi Rp 175 T di Rempang, Pemerintah Janjikan 3 Hal Ini ke WargaKementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) membeberkan rencana investasi perusahaan kaca asal China di Pulau Rempang, Batam.
Baca lebih lajut »
Warga China Was-Was, Salah Pakai Baju Bisa DipenjaraChina dilaporkan tengah mempertimbangkan penerapan undang-undang baru untuk menghukum warga yang mengenakan pakaian yang menyinggung perasaan pemerintah.
Baca lebih lajut »