Jokowi Wajib Evaluasi Amdal Sebelum Ngantor di IKN, Greenpeace: Hak Masyarakat Harus Dipenuhi!

IKN Berita

Jokowi Wajib Evaluasi Amdal Sebelum Ngantor di IKN, Greenpeace: Hak Masyarakat Harus Dipenuhi!
JokowiGreenpeaceIbu Kota Nusantara IKN
  • 📰 suaradotcom
  • ⏱ Reading Time:
  • 44 sec. here
  • 6 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 35%
  • Publisher: 53%

'...Amdal sebenarnya unit terkecil yang bisa menjangkau hak-hak masyarakat.'

Indonesia mengkritik Jokowi kalau caranya membangun IKN dinilai terlalu berambisi, tapi tidak memperhatikan kelestarian lingkungan di sekitar Kalimantan Timur. Sebab hal itu juga akan berkaitan dengan kesejahteraan bagi masyarakat Kalimantan, khususnya di sekitar IKN .

"Terkait dengan rona awal bagaimana menangani itu, bagaimana dia terkonsultasi dengan masyarakat, di mana hak-hak masyarakat itu harus dipenuhi, itu kan bagian dari amdal. Amdal sebenarnya unit terkecil yang bisa menjangkau hak-hak masyarakat," kata Forest Campaigner Team Leader Greenpeace Indonesia Arie Rompas kepadaPada konteks kebijakan, amdal itu terdapat dalam kerja lingkungan hidup strategis .

Evaluasi amdal itu termasuk pada faktor prasyarat lingkungan. Selain itu, Eko menyampaikan bahwa pembangunan IKN juga harus memenuhi prasyarat sosial. Artinya, kesejahteraan masyarakat Kalimantan harus juga diperhatikan. Jangan sampai masyarakat lokal justru jadi terbebani karena adanya pembangunan tersebut.

Terkait hal itu, Eko mengungkapkan kalau pemerintahan Jokowi masih 'berutang' hak atas tanah kepada masyarakat Kalimantan.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

suaradotcom /  🏆 28. in İD

Jokowi Greenpeace Ibu Kota Nusantara IKN Amdal Ikn

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Keberlanjutan Merdeka Belajar Kampus MerdekaKeberlanjutan Merdeka Belajar Kampus MerdekaUntuk keberlanjutan MBKM, perlu ada evaluasi menyeluruh, lalu pengembangan kebijakan didasarkan hasil evaluasi tersebut.
Baca lebih lajut »

Cak Imin Minta Evaluasi soal Haji Wajib Ditindaklanjuti DPRCak Imin Minta Evaluasi soal Haji Wajib Ditindaklanjuti DPRKetua Tim Pengawas Haji DPR RI, Muhaimin Iskandar, meminta evaluasi dari Timwas Haji DPR harus ditindaklanjuti melalui pansus.
Baca lebih lajut »

Menkominfo Budi Arie Didesak Mundur Gegara Kasus Hacker, Jokowi: Semua Sudah DievaluasiMenkominfo Budi Arie Didesak Mundur Gegara Kasus Hacker, Jokowi: Semua Sudah Dievaluasi'Ya sudah kami evaluasi semuanya,' kata Jokowi.
Baca lebih lajut »

Jokowi Tekankan Pentingnya Back Up Data untuk Antisipasi Peretasan di Masa DepanJokowi Tekankan Pentingnya Back Up Data untuk Antisipasi Peretasan di Masa DepanJokowi menyatakan, pemerintah telah melakukan evaluasi menyeluruh buntut peretasan server pusat data nasional.
Baca lebih lajut »

Jokowi soal Peretasan PDN: Back Up Semua Data Kita, Kalau Ada Kejadian Kita Tak Terkaget-KagetJokowi soal Peretasan PDN: Back Up Semua Data Kita, Kalau Ada Kejadian Kita Tak Terkaget-KagetJokowi mengaku telah melakukan evaluasi menyeluruh buntut peretasan PDN.
Baca lebih lajut »

Jokowi Sudah Evaluasi Menkominfo Buntut PDN DiretasJokowi Sudah Evaluasi Menkominfo Buntut PDN DiretasPresiden Joko Widodo (Jokowi) sudah melakukan evaluasi kepada Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Budi Arie Setiadi terkait peretasan Ransomware terhadap pusat.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-21 21:43:28