Jokowi menilai polemik KPK Vs TNI terkait OTT Basarnas itu selesai apabila dua instansi mengikuti kewenangan masing-masing.
Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi angkat bicara soal polemik penetapan tersangka Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfandi, yang merupakan prajurit militer oleh Komisi Pemberantasan Korupsi . Menurut dia, polemik itu hanya masalah koordinasi antara KPK dengan TNI.
Dia mengatakan, semua instansi memiliki kewenangan masing-masing. Jokowi menilai polemik itu selesai apabila dua instansi itu mengikuti kewenangan masing-masing. Johanis meminta maaf karena pihaknya tidak koordinasi terlebih dahulu dengan pihak TNI sebelum mengumumkan keterlibatan Henri Alfandi. Permintaan maaf disampaikan usai Danpuspom TNI Marsda Agung Handoko mendatangi markas antirasuah.
2 dari 2 halamanMinta Maaf ke Panglima TNIJohanis menyadari berdasarkan Pasal 10 UU Nomor 14 Tahun 1970 diatur bahwa lembaga peradilan terdiri dari empat, yakni peradilan umum, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan peradilan agama. Menurut Johanis, sejatinya dalam menangani kasus yang bersinggungan dengan militer, maka harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak TNI.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
KPK Sebut Penyelidik Khilaf Saat OTT Kabasarnas, Novel Baswedan: Kenapa Tidak Salahkan Firli Bahuri?Eks penyidik KPK, Novel Baswedan, menyoroti permintaan maaf KPK terhadap TNI atas kekhilafan saat OTT Kabasarnas.
Baca lebih lajut »
Polemik Kasus Basarnas, Jokowi Didorong Turun TanganPresiden diminta menjadi penengah terkait kasus OTT KPK yang melibatkan perwira aktif TNI.
Baca lebih lajut »
Polemik OTT Anggota TNI oleh KPK, DPR: Fokus ke Kasus Suap BasarnasAnggota Komisi III DPR, Arsul Sani mendorong KPK maupun TNI untuk fokus bekerja sama mengungkap kasus dugaan suap di Basarnas.
Baca lebih lajut »
Soal OTT KPK, Panglima TNI Harap Kasus Dugaan Korupsi di Basarnas Jadi Evaluasi dan Tak TerulangPanglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono mengatakan kasus dugaan suap yang terjadi di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) harus menjadi bahan evaluasi agar kejadian serupa tidak terulang.
Baca lebih lajut »
Alex Marwata: KPK Tak Terbitkan Sprindik untuk Anggota TNI di OTT BasarnasAlexander mengatakan KPK memang tidak mengeluarkan surat perintah penyidikan (sprindik) untuk anggota TNI di kasus tersebut.
Baca lebih lajut »
Salahi Aturan OTT KPK Kepala Basarnas, Aktivis Antikorupsi: Pimpinan KPK Harusnya MaluOTT KPK terhadap Kepala Basarnas diprotes TNI karena dianggap menyalahi aturan. Aktivis antikorupsi minta kelima pimpinan KPK mundur.
Baca lebih lajut »