Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui usulan perubahan periodisasi jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun yang diatur dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. jokowi kepaladesa jabatan 9tahun 6tahun kades dpr pikiranrakyat PRMN
PIKIRAN RAKYAT - Ratusan Kepala Desa dari berbagai daerah di Indonesia diketahui menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat . Mereka menuntut perpanjangan jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun.
Baca Juga: Pemilik Akun TikTok Mandi Lumpur Tolak Tawaran Kerja tapi Minta Rp200 Juta, Sanksi Mensos Risma Menanti “Jadi enam tahun dikalikan tiga, bisa dipilih dua kali lagi. Sehingga total 18 tahun kesempatan seorang kepala desa begitu ya. Namun temuan-temuan di lapangan dirasakan bahwa itu boros dan menimbulkan banyak konflik sosial,” kata Budiman mengulangi apa yang disampaikannya kepada Presiden.
“Sehingga relatif kerja konsentrasi membangun desa hanya dua tahun, tiga tahun. Sementara empat tahun atau tiga tahun yang lain habis untuk ‘berkelahi’. Ada tuntutan ini menjadi sembilan tahun periodisasinya, bisa kali dua atau terserah lah ya, tapi jabatannya nggak lagi 6 tahun periodisasinya,” katanya lagi.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
RUU P2SK Disahkan Jokowi Jadi Undang-Undang, Apa Saja Manfaatnya?Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi sudah mengesahkan Rancangan Undang-undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK).
Baca lebih lajut »
Pesan Khusus Jokowi pada Kepala Daerah, TNI, dan Polri Memasuki Tahun PolitikPresiden Jokowi sampaikan pesan khusus untuk kepala desa, TNI, dan Polri dalam menyambut tahun politik.
Baca lebih lajut »
Unjuk Rasa Ribuan Kepala Desa di Gedung DPR, Tuntut Perpanjangan Masa JabatanMereka juga menuntut dikembalikannya wewenang penggunaan dana desa kepada desa hingga revisi UU Desa.
Baca lebih lajut »
MK menunda sidang lanjutan uji materi Undang-Undang PemiluKetua MK Anwar Usman menjelaskan penundaan sidang tersebut dikarenakan adanya permintaan dari DPR, agar sidang dilaksanakan secara offline. Permintaan itu disampaikan DPR ke MK melalui surat yang dikirimkan pada Senin (16/1).
Baca lebih lajut »
Jangan Jadi Sarjana Undang-undangHukum selalu koheren dengan keadilan, sedangkan peraturan perundang-undangan belum tentu bersukmakan keadilan. Paradigma seperti ini harus dimiliki oleh lulusan fakultas hukum sehingga mereka layak disebut sarjana hukum. Opini AdadiKompas
Baca lebih lajut »