Presiden Jokowi lagi-lagi menyentil Pemda. Kali ini dia menilai banyak program infrastruktur Pempu yang tak sinkron dengan Pemda.
- Presiden Joko Widodo menginginkan program pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan pembangunan bisa sinkron. Menurutnya, banyak pembangunan yang tak berjalan optimal karena ketidaksinkronan program pemerintah pusat dengan daerah.
Namun bendungan ini menjadi percuma karena tidak didukung dengan irigasi menuju ke sawah yang harusnya dibangun Pemda."Saya beri contoh, pemerintah pusat bangun bendungan jadi, bangun lagi irigasi primernya jadi. Tapi irigasi sekunder dan tersier sampai ke sawah tak dikerjakan, airnya tak sampai ke sawah yang kita miliki," ucapnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Jokowi Bakal Bangun Pasar di Mamasa Sulbar, Minta Pemda Siapkan LahanPresiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan Kabupaten Mamasa perlu sebuah pasar baru, pemerintah pusat pun menyanggupi untuk membangunnya.
Baca lebih lajut »
Jokowi Sentil DPR Soal RUU Perampasan Aset & Pembatasan Uang KartalPresiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyinggung pentingnya Undang-Undang Perampasan Aset dan Pembatasan Uang Kartal.
Baca lebih lajut »
Heboh Kasus Pembebasan Lahan di Daan Mogot, Biro Hukum Jakarta Diminta Buktikan Pembayaran Lahan Berita Heboh Kasus Pembebasan Lahan di Daan Mogot, Biro Hukum Jakarta Diminta Buktikan Pembayaran Lahan terbaru hari ini 2024-04-18 09:22:53 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Jokowi minta AHY selesaikan 2.086 hektare lahan bermasalah di IKNPresiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY untuk segera ...
Baca lebih lajut »
Pesan Jokowi ke AHY Soal Pembebasan Lahan IKN: Jangan Ada Korban'Masyarakat yang seharusnya kita lindungi tidak boleh merugi apalagi menjadi korban,' ujar AHY.
Baca lebih lajut »
AHY Lapor ke Jokowi 2.086 Hektare Lahan IKN Masih BermasalahMenteri ATR/BPN AHY melapor ke Presiden Jokowi masih ada 2.086 hektare tanah di IKN yang belum bisa digunakan untuk pembangunan.
Baca lebih lajut »