Jokowi Perlu Bentuk Tim Khusus Untuk Reshuffle Kabinet

Indonesia Berita Berita

Jokowi Perlu Bentuk Tim Khusus Untuk Reshuffle Kabinet
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 Beritasatu
  • ⏱ Reading Time:
  • 25 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 13%
  • Publisher: 59%

Seluruh kementerian tidak bisa bergerak leluasa sehingga tidak optimal akibat pandemi Covid-19.

dan realokasi anggaran penanganan Covid-19 juga memengaruhi kinerja kementerian yang tidak terkait langsung dengan penanganan pandemi. Untuk itu, cukup sulit membuat penilaian adil soal kinerja menteri kabinet saat ini.

Menurutnya sangat mungkin kementerian yang terlihat tak bergeliat karena memang fokus utama yang selalu disorot terkait pandemi. “Jadi bukan karena menteri yang bersangkutan tak mampu, tetapi waktu tak cukup leluasa memberikan kesempatan kepada mereka untuk unjuk gigi,” ujar Lucius Karus.Menurut dia, kondisi ini menyebabkan evaluasi kinerja menteri perlu dilakukan mendalam dan obyektif. Ada banyak alasan yang harus dipertimbangkan sebelum menilai seorang menteri tak kompeten.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

Beritasatu /  🏆 26. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Pengamat Nilai Jokowi Belum Perlu Lakukan Reshuffle Kabinet: Fokus Saja Tangani Persoalan Covid-19 - Tribunnews.comPengamat Nilai Jokowi Belum Perlu Lakukan Reshuffle Kabinet: Fokus Saja Tangani Persoalan Covid-19 - Tribunnews.comRelawan Jokowi Mania memperkirakan reshuffle kabinet dilakukan paling lambat Oktober 2021 mendatang.
Baca lebih lajut »

Jubir Jokowi: Presiden Tidak Mencampuri Agenda MPR Terkait Amandemen UUD 1945Jubir Jokowi: Presiden Tidak Mencampuri Agenda MPR Terkait Amandemen UUD 1945Fadjroel menyebut Jokowi sudah menyatakan sikap politik untuk sejalan dengan UUD 45 yakni masa jabatan hanya dua periode.
Baca lebih lajut »

Saipul Jamil Wara-wiri di TV, Reza Indragiri: Perlu Ada Sanksi SosialSaipul Jamil Wara-wiri di TV, Reza Indragiri: Perlu Ada Sanksi SosialReza Indragiri megatakan harus ada sanksi sosial kepada pelaku kejahatan seksual. Hal itu menanggapi kemunculan Saipul Jamil di televisi. SaipulJamil
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-03-01 01:55:06