Presiden Jokowi memanggil Yusril Ihza Mahendra ke Istana Presiden, Jakarta. Jokowi dan Yusril membahas tentang aspek hukum soal IKN Nusantara.
untuk berbicara dengan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono. Detail mengenai masukan tentang aspek hukum IKN akan dibahas dalam pertemuan itu."Memang Pak Presiden membicarakan masalah legal aspect-nya kan semua peraturan UU sudah tersusun ya. Baik UU maupun PP. Kalau ada hal-hal lebih detail-detail yang memerlukan analisis atau pertimbangan hukum atau pun drafting mungkin saya bisa membantu," ujar Yusril.
Yusril mengatakan minat swasta untuk terlibat dalam pembangunan IKN sangat tinggi. Menurut Yusril, pembangunan IKN memang bakal sulit jika swasta tak dilibatkan. "Itu sudah sejak 6 bulan lalu kami sampaikan ke presiden. Supaya tanpa swasta kan, susah mendevelop IKN ini. Tapi swasta itu menyadari bahwa pemerintah mungkin juga dengan APBN akan develop fasilitas perkantoran pemerintahan. Dan tentu akan dikerjakan oleh BUMN," ujar Yusril.Yusril mencontohkan keterlibatan pihak swasta dalam pembangunan kawasan di sekitar Jakarta. Dia menyebut pihak swasta paham dengan kebutuhan masyarakat.
"Tetapi untuk membangun kawasan permukiman, kawasan komersial supaya ibu kota ini tidak menjadi kota hantu dalam tanda kutip begitu, yang pengalaman membangun kota-kota itu kan sebenarnya swasta. Kita lihat di sekitar Jakarta ini banyak kota-kota baru yg dibangun oleh pihak swasta dan mereka sepertinya paham yang dibutuhkan masyarakat," ujar Yusril.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Jokowi Panggil Yusril Ihza Mahendra ke Istana, Bahas Legalitas IKNMenurut Yusril Ihza Mahendra, Jokowi menginginkan agar pihak swasta mengembangkan sektor komersial di kawasan IKN.
Baca lebih lajut »
Keren! Ada Mural Apresiasi Upaya Jokowi Damaikan Rusia-Ukraina di SoloBergambar Jokowi membawa wayang berwajah Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy
Baca lebih lajut »
PBNU Sebut Presiden Jokowi Tidak Perlu Dilibatkan soal Hubungan Tidak Harmonis Panglima TNI dengan KSADPBNU Sebut Presiden Jokowi Tidak Perlu Dilibatkan soal Hubungan Tidak Harmonis Panglima TNI dengan KSAD: PBNU Nilai Presiden Jokowi Tak Perlu Turun Tangan soal Isu Hubungan Jenderal Andika-Dudung
Baca lebih lajut »
Istana: Tidak Ada Data Presiden Jokowi yang Di-HackBjorka membongkar data rahasia Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari Badan Intelijen Negara (BIN).
Baca lebih lajut »
'Hacker' Bjorka Klaim Retas Dokumen Surat Menyurat Milik Presiden JokowiDilihat dari laman mereka, Breached.to, dokumen tersebut memiliki rentang waktu 2019-2021. Salah satu dokumen surat yang diunggah berasal dari BIN.
Baca lebih lajut »