Perpres dibuat karena industri media konvensional menghadapi tantangan berat, 60 persen belanja iklan telah diambil media digital, terutama platform asing.
JawaPos.com – Presiden Joko Widodo meminta pembahasan mengenai rancangan peraturan presiden tentang keberlanjutan industri media dapat rampung dalam waktu sebulan.
“Ada usulan lain, rancangan perpres tentang tanggung jawab perusahaan platform digital untuk mendukung jurnalisme yang berkualitas. Saran saya, kemudian dalam satu bulan ini harus selesai mengenai perpres ini. Jangan lebih dari satu bulan. Saya akan ikut nanti dalam beberapa bahasan mengenai ini,” kata Jokowi seperti disaksikan secara virtual melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden di Jakarta, Kamis.
“Saya mendengar banyak mengenai ini, bahwa sekitar 60 persen belanja iklan telah diambil oleh media digital, terutama platform-platform asing. Ini sedih loh kita,” katanya. Baca juga:Lepas 15 Persen Saham Lewat IPO, Hillcon Raih Dana Rp 533 Miliar“Dominasi platform asing dalam mengambil belanja iklan ini telah menyulitkan media dalam negeri kita,” jelas Jokowi.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Peringati HPN 2023, Jokowi Minta Perpres Publisher Rights Selesai Dalam 1 bulanPresiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi menghadiri acara puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2023 di Deli Serdang, Sumatera Utara.
Baca lebih lajut »
Keluarga Sugeng, Tersangka Tabrak Mahasiswi di Cianjur Minta Tolong ke JokowiKeluarga Sugeng Guruh Gautama, tersangka tabrak mahasiswi di Cianjur, Jawa Barat, minta tolong ke Presiden Jokowi.
Baca lebih lajut »
Jokowi minta media arus utama jadi rumah penjernih informasiPresiden Joko Widodo meminta agar media arus utama (mainstream) dapat menjadi rumah penjernih informasi atau clearing house of information. "Insan ...
Baca lebih lajut »
IPK Turun, Jokowi Minta Penegak Hukum Tak Tebang Pilih Tangani Kasus | merdeka.comJokowi menegaskan, penegak hukum harus menegakkan hukum seadil-adilnya. Tidak boleh ada diskriminasi dalam penegakan hukum di Indonesia.
Baca lebih lajut »
Minta Publik Sabar, Jokowi yakin KPK bakal Ringkus Harun MasikuMinta Publik Sabar, Jokowi yakin KPK bakal Ringkus Harun Masiku. Jika memang sudah ditemukan, ia meyakini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pasti akan langsung menangkap para penjahat tersebut.
Baca lebih lajut »