Jokowi memerintahkan BPKP untuk mengarahkan belanja di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah agar menjadi konkret dan produktif, serta tidak untuk program-program absurd.
Presiden Joko Widodo memberikan keterangan setelah membuka Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2023 di Jakata, Rabu . ANTARA/Indra Arief Pribadi/aa.
“ pemberdayaan, pengembangan, istilah-istilah yang absurd, tak konkret. Langsung ajalah, itu untuk modal kerja, untuk beli mesin produksi, untuk, ya kalau pengembangan UMKM kan mestinya ke program itu, untuk pameran, jelas. Ini tugas BPKP, orientasinya ke situ,” kata Presiden Jokowi saat membuka Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2023 di Jakata, Rabu.
Presiden memberikan gambaran bahwa jika terdapat anggaran Rp10 miliar untuk penanganan tingkat kekurangan gizi kronis , maka seharusnya, sebanyak Rp8 miliar untuk program yang berorientasi hasil yang dapat menurunkanseperti pemberian makanan penuh nutrisi bagi masyarakat. Namun kenyataannya, kata dia, banyak anggaran yang tersalurkan untuk belanja pegawai, perjalanan dinas dan lainnya.stunting
“Pembangunan balai untuk membangun dan merehabilitasi balai. Jelas. Anggarannya Rp1 miliar, kecil ini mestinya untuk Rp1 miliar ya mestinya Rp900 juta untuk rehabilitasi. Mestinya. Tapi setelah kita cek bener, Rp734 juta itu honor, rapat, dan perjalanan dinas. Artinya 80 persen. Ini sudah tak bisa lagi,” kata dia.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Dewan Usul BPKP dan Kejati DKI Audit Keuangan PAM Jaya |Republika OnlineGilbert menyoroti temuan aset tetap milik PAM Jaya yang nominalnya tak wajar, Rp 40.
Baca lebih lajut »
Komisi I Minta Aspek Pengawasan Proyek BTS 4G Lebih KetatPeran BPK dan BPKP dalam mengawasi proyek BTS 4G harus lebih optimal.
Baca lebih lajut »
Pemda Diminta Replikasi Program Pertanian Cerdas Iklim untuk Menanggulangi Dampak El NinoDalam menghadapi perubahan iklim atau El Nino dan ancaman krisis pangan global, Kementan mengharapkan dukungan penuh dari pemerintah daerah.
Baca lebih lajut »
Pemda DIY Tanggapi Maraknya Penangkapan Benih Lobster Ilegal di Gunungkidul |Republika OnlineSaat ini, DIY belum mendapat kuota penangkapan benih lobster.
Baca lebih lajut »
APBD Dominan untuk Gaji Hingga Tukin, Sri Mulyani Bakal Rombak Aturan Belanja PNS DaerahRealisasi belanja pemerintah daerah (pemda) hingga April 2023 tercatat masih didominasi oleh belanja pegawai.
Baca lebih lajut »