Jokowi kembali menggunakan kata bodoh saat mengungkapkan kejengkelannya terhadap sejumlah instansi yang tak mau membeli produk dalam negeri. TempoNasional
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali menggunakan kata bodoh saat mengungkapkan kejengkelannya terhadap sejumlah instansi yang tak mau membeli produk dalam negeri. Kondisi ini terjadi di kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah.'Alasannya macam-macam, speknya nggak pas lah, kualitasnya nggak baik lah, alasan banyak sekali,' kata Jokowi dalam Pembukaan Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah, 14 Juni 2022.Jokowi menyebut APBN saat ini mencapai Rp 2.
Padahal kalau konsisten membeli produk dari industri dan pabrik lokal, ia menyebut pertumbuhan ekonomi pusat dan daerah bisa tumbuh hingga 1,71 persen.'Bodoh sekali kita kalau tidak melakukan ini,' kata dia kepada para menteri dan kepala daerah dalam acara Pengarahan tentang Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia pada Jumat, 25 Maret 2022.Untuk itu, Jokowi meminta pemerintah pusat hingga daerah memperhatikan tiga hal saat pengadaan barang. Pertama, yaitu menciptakan nilai tambah.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Jokowi: Bodoh Sekali Kita Pajak Rakyat Dipakai Belanja Produk Impor!Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) nampak geram masih banyak kementerian dan lembaga belanja produk impor
Baca lebih lajut »
Titah Jokowi: Sudah Tutup Mata, Beli Produk Dalam Negeri!Jokowi tak ingin lagi mendengar jajarannya menggunakan dana pemerintah untuk membeli barang impor
Baca lebih lajut »
Jokowi Sentil K/L dan Pemda Ogah Belanja Produk Dalam Negeri: Alasannya Banyak Sekali!Presiden Jokowi menuturkan yang dibelanjakan oleh kementerian dan pemerintah daerah ialah uang rakyat sehingga jangan dipakai untuk membeli produk impor.
Baca lebih lajut »
Jokowi Rilis Aturan: BUMN Merugi, Direksi yang Tanggung JawabDireksi kini memegang tanggung jawab penuh atas kerugian perusahaan
Baca lebih lajut »
Jokowi: Direksi BUMN Dilarang Berpolitik & Jadi Kepala DaerahJokowi meneken aturan terbaru mengenai pendirian pengurusan dan pembubaran BUMN
Baca lebih lajut »
Teken PP Baru, Jokowi Kini Wajibkan Komisaris Tanggung Jawab Jika BUMN Rugi - Pikiran-Rakyat.comPresiden Jokowi kini mewajibkan seluruh komisaris BUMN bertanggung jawab jika perusahaan yang mereka kelola mengalami kerugian.
Baca lebih lajut »