Jokowi mengungkapkan banyak kementerian dan pemda yang maunya cuma beli produk impor dengan berbagai macam alasan.
Presiden Joko Widodo kembali dibuat jengkel terkait banyaknya anggaran modal pengadaan barang dan jasa yang dibelikan barang impor. Padahal dengan membeli produk lokal, nilai tambah dan lapangan kerja dapat tercipta.
Kekesalan itu diungkapkan Jokowi saat memberikan pengarahan dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2022, Selasa . "Maaf kita ini pintar-pintar, tapi kalau caranya seperti itu bodoh sekali kita. Saya harus ngomong apa adanya, ini APBN loh, ini uang APBD loh, belinya produk impor. Nilai tambahnya yang dapat negara lain, lapangan kerja yang dapat orang lain, apa nggak bodoh kita ini," kata Jokowi.mengungkapkan banyak kementerian dan pemerintah daerah yang maunya cuma beli produk impor dengan berbagai macam alasan.
"Banyak kementerian, banyak lembaga, banyak daerah, tidak mau beli produk dalam negeri. Alasannya macam-macam, speknya nggak pas lah, kualitasnya nggak baik lah, alasan banyak sekali," bebernya.menyampaikan bahwa belanja pemerintah pusat dan daerah harus menciptakan nilai tambah, membangkitkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri, dan efisien.
"Jangan sampai kita ini memiliki APBN Rp 2.714 triliun, memiliki APBD Rp 1.197 triliun, belinya produk impor, bukan produk dalam negeri. Ini uang rakyat, uang yang dikumpulkan dari pajak, dikumpulkan dengan cara yang tidak mudah, kemudian belanjanya produk impor. Bodoh sekali kita," ujarnya.Simak Video: Sindir Uang Negara Dipakai Beli Barang Impor, Jokowi: Bodoh Sekali Kita!
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Jokowi Jengkel: Banyak Kementerian & Pemda Maunya Cuma ImporPresiden Joko Widodo (Jokowi) untuk kesekian kalinya dibuat jengkel.
Baca lebih lajut »
Jokowi Sentil K/L dan Pemda Ogah Belanja Produk Dalam Negeri: Alasannya Banyak Sekali!Presiden Jokowi menuturkan yang dibelanjakan oleh kementerian dan pemerintah daerah ialah uang rakyat sehingga jangan dipakai untuk membeli produk impor.
Baca lebih lajut »
Jokowi Teken PP Baru, Kementerian BUMN Pertimbangkan Buat Aturan TurunanDalam beleid tersebut, disisipkan pasal tambahan terkait dengan pengangkatan direksi BUMN yang saat ini harus disertakan rekam jejaknya dan juga dapat meminta masukan dari menteri keuangan dan menteri teknis. TempoBisnis
Baca lebih lajut »
Jokowi Kembali Bilang Bodoh Lihat Kementerian Tak Beli Produk LokalJokowi kembali menggunakan kata bodoh saat mengungkapkan kejengkelannya terhadap sejumlah instansi yang tak mau membeli produk dalam negeri. TempoNasional
Baca lebih lajut »
Jokowi Rilis Aturan: BUMN Merugi, Direksi yang Tanggung JawabDireksi kini memegang tanggung jawab penuh atas kerugian perusahaan
Baca lebih lajut »
Jokowi: Direksi BUMN Dilarang Berpolitik & Jadi Kepala DaerahJokowi meneken aturan terbaru mengenai pendirian pengurusan dan pembubaran BUMN
Baca lebih lajut »