Kebijakan ini diterapkan untuk mendorong pembelian produk dalam negeri oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (pemda).
"Nanti akhirnya kalo sudah ada yang jelas juara I, akan kita umumkan. Saya sudah bilang ke Kemenpan-RB, untuk tukin, akan kita hubungkan dengan pembelian produk dalam negeri di kementerian/lembaga, kabupaten/kota, dan provinsi," ujar
saat memberikan sambutan pada Business Matching Produk Dalam Negeri yang digelar di Istora GBK, Jakarta, Rabu .Sebaliknya, lanjut Jokowi, pembelian produk luar negeri juga akan berdampak pemberian sanksi. Nantinya, akan ada sanksi untuk BUMN, BUMD, pemda, dan kementerian/lembaga yang masih membeli produk impor dari APBN.
"Kalau tukin tadi sudah, mestinya harus ada sanksinya juga. Kalau masih beli baik BUMN, BUMD, provinsi, kabupaten/kota, kementerian/lembaga masih coba-coba untuk beli produk impor dari uang APBN, APBD, BUMN, ada sanksinya," katanya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Dukung Kebijakan Jokowi, Pemkot Bekasi Beli Kendaraan Listrik |Republika OnlineTahap awal, Pemkot Bekasi beli sejumlah sepeda motor listrik untuk kendaraan dinas.
Baca lebih lajut »
Jokowi Sebut AS Ikut Terapkan Kebijakan Seperti RI, yang Mana?Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah Amerika Serikat (AS) ikut mengadopsi kebijakan pemerintah Indonesia.
Baca lebih lajut »
Jokowi Ikuti Coklit, Pemilu 2024 Berlangsung Sesuai JadwalProses coklit Jokowi serta Iriana Jokowi adalah salah satu rangkaian tahap Pemilu 2024.
Baca lebih lajut »
Penghasilan Pejabat Kemenkeu, Mulai dari Tukin, Bonus, hingga Gaji Komisaris |Republika OnlinePenghasilan besar tapi masih ada juga oknum Kemenkeu yang korupsi.
Baca lebih lajut »
Diduga Korupsi Dana Tukin, 3 ASN Kejari Bandar Lampung Dijebloskan ke TahananKejati Lampung menahan tiga ASN Kejari Bandar Lampung yang diduga melakukan korupsi dana tukin.
Baca lebih lajut »
Wali Kota Eri Nilai Kebijakan Wajib Naik Transportasi Publik untuk PNSWali Kota Surabaya Eri Cahyadi pastikan PNS mematuhi kebijakan atau instruksi menggunakan transportasi publik untuk menuju Balai Kota Surabaya
Baca lebih lajut »