TENAGA Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ifdhal Kasim, menyatakan Presiden Joko Widodo belum sampai pada keputusan perlu atau tidaknya mengeluarkan peraturan pemerintah
pengganti undang-undang atau perppu terkait UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi hasil revisi.
Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPP, Ade Irfan Pulungan, mengatakan saat ini tidak ada alasan bagi Jokowi menggunakan hak konstitusionalnya, yakni perppu untuk mencabut Revisi UU KPK. Ia mengatakan niat seluruh anggota DPR dalam mengubah UU KPK ialah untuk memperbaiki kinerja lembaga antirasuah. "Pihak yang masih menolak salah satu atau beberapa pasal UU tersebut bisa mengajukan judicial riview ke Mahkamah Konstitusi," katanya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kata Ali Ngabalin Jokowi Belum Ambil Keputusan soal Perpu KPKMenurut Ngabalin, Jokowi masih menimbang berbagai masukan terkait Perpu KPK.
Baca lebih lajut »
Jokowi Ingin Mulok Batik di Sekolah, Mendikbud: Tidak Semua Daerah'Tidak semua daerah memiliki keunggulan lokal dalam sektor batik. Kan masing-masing daerah punya keunggulan sektor masing-masing,' kata Muhadjir. Batik Jokowi
Baca lebih lajut »
Yenita, Peraih Rekor 'Perempuan dengan Gelar Master Terbanyak' Ingin Bertemu JokowiYenita peraih rekor Muri untuk 'Perempuan dengan Gelar Magister Terbanyak' ini mengaku ingin bertemu Presiden Jokowi. Apa yang ingin ia sampaikan?\n\n
Baca lebih lajut »
Luhut Ingin Hilirisasi Diteruskan di Kabinet Jokowi Jilid IILuhut menilai kebijakan hilirisasi mesti dilanjutkan di Kabinet Jokowi jilid II.
Baca lebih lajut »
Kaum Radikal Disebut Ingin Gagalkan Pelantikan JokowiMassa Kawal Pelantikan Jokowi meyakini ada kelompok politisi, kaum radikal, dan anti-NKRI berniat menggagalkan pelantikan Jokowi-Ma'ruf Amin, 20 Oktober nanti.
Baca lebih lajut »
Pelantikan Presiden Sebentar Lagi, 33 Calon Menteri Jokowi Mengemuka, Banyak Nama-nama Baru - Tribunnews.comJoko Widodo (Jokowi) dan Maruf Amin bakal dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024.
Baca lebih lajut »