Bayu Dwi Anggono menyarankan Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ( Perppu) penangguhan revisi UU KPK | Nasional
Perppu penangguhan itu berisi rencana pemerintah, DPR dan unsur terkait melakukan merevisi ulang pasal-pasal pada UU KPK demi meningkatkan kinerja lembaga antirasuah itu.penangguhan saja yang isinya KPK kini bekerja dengan UU KPK sebelum revisi dalam waktu satu tahun," ujar Bayu dalam diskusi polemik bertajuk"Perppu Apa Perlu?" di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu .
Menurut dia, jangka waktu satu tahun cukup membuat UU KPK yang lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat dalam rangka meningkatkan pemberantasan korupsi. Ia mencontohkan, dalam era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono , ada dua Perppu penangguhan yang pernah dikeluarkan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Eks Ketua KPK Kaget Surya Paloh Sebut Jokowi Bisa Dimakzulkan jika Rilis Perppu KPKJokowi saat ini mempertimbangkan untuk merilis perppu untuk membatalkan UU KPK hasil revisi.
Baca lebih lajut »
Ngabalin Sebut Jokowi Tak Ragu Sikapi Polemik Revisi UU KPK'Kita sama sekali tidak bisa membaca pikiran Presiden karena independensi Presiden untuk kepentingan bangsa,' kata dia.\n\n
Baca lebih lajut »
Jokowi Diyakini Konsisten soal Revisi UU KPK dan Tak Terbitkan Perppu'Itu tidak elok kalau setelah dibahas, Presiden kemudian mengeluarkan perppu,' kata dia.
Baca lebih lajut »
PKS Berharap Jokowi Pertahankan Revisi UU KPKPolitikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil menilai Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi tidak pantas menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) PKS
Baca lebih lajut »
Jokowi Diusulkan Terbitkan Perppu Penangguhan Pemberlakuan UU KPKPuskapsi Universitas Jember, Jatim mengusulkan kepada Presiden Jokowi untuk menerbitkan Perppu penangguhan pemberlakuan...
Baca lebih lajut »
F-Gerindra Minta Jokowi Undang Pimpinan DPR Bahas Legislative Review UU KPKAnggota DPR Fraksi Gerindra, Supratman Andi Agtas meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan pimpinan DPR dan pimpinan fraksi di DPR.
Baca lebih lajut »