Presiden Joko Widodo harus berhati-hati untuk menempatkan calon-calon menterinya di pos kementerian yang unsur eksekutif dan yudikatifnya tidak bisa dicampuradukkan.
PENGAMAT Politik Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago menilai bahwa kalangan profesional yang berasal dari nonpartisan atau tidak berhubungan dengan partai politik tertentu, diperlukan dalam pos-pos kementerian yang berkaitan dengan penegakan hukum." harus hati-hati juga misalnya untuk menteri yang unsur eksekutif dan yudikatif, itu nggak boleh di-mix," kata Pangi saat dihubungi di Jakarta, hari ini.
Calon-calon dari partai politik dalam pos menteri yang berhubungan dengan unsur penegakan hukum, lanjut dia, bisa memiliki split loyalty atau loyalitas yang bisa terpecah di antara negara dan juga kepentingan partainya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Jokowi Diingatkan Tak Umumkan Kabinet Sebelum DilantikJokowi sebaiknya tidak melakukan pengumuman susunan kabinet baru sebelum tanggal 20 Oktober 2019.
Baca lebih lajut »
Jokowi: Tidak ada Pilihan Lain, Harus Berubah!Jokowi mengingatkan cara-cara lama yang tidak kompetitif tidak bisa diteruskan. Strategi baru harus diciptakan. Cara-cara baru harus dilakukan. Tidak cukup hanya lebih baik dari sebelumnya. JokoWidodo
Baca lebih lajut »
Yuk Beri Usul Nama Mensesneg untuk Jokowi, Isi Surveinya!Joko Widodo (Jokowi) perlu didampingi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) untuk pemerintahannya di periode kedua. Siapa sosok yang cocok?
Baca lebih lajut »
Jokowi: Mal jangan beri ruang untuk produk asingMenyiasati efek buruk perang dagang, Indonesia semestinya keluar dari ketergantungan produk impor. Alhasil Jokowi meminta para pemilik mal untuk mengutamakan produk dalam negeri.
Baca lebih lajut »
2020, Jokowi Beri Beasiswa untuk 20,1 Juta Siswa dan 818.000 MahasiswaPresiden Joko Widodo menjanjikan akan memberikan beasiswa kepada lebih dari 20 juta siswa yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia pada 2020.\n
Baca lebih lajut »
Jubir KPK beri komentar terkait pidato JokowiJuru Bicara KPK, Febri Diansyah memberikan komentarnya terkait dengan pidato kenegaraan Presiden oleh Joko Widodo, bahwa KPK sejak awal telah melakukan ...
Baca lebih lajut »