Presiden Indonesia Joko Widodo tercatat sebagai finalis tokoh kejahatan terorganisasi dan korupsi 2024 versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Alih-alih menunjukkan rasa malu, Jokowi justru mendapat dukungan dari para relawan yang berencana melaporkan OCCRP atas tuduhan penyebaran hoaks.
Joko Widodo dan pendukungnya mengambil langkah keliru dalam menyikapi rilis Organized Crime and Corruption Reporting Project ( OCCRP ) yang menempatkan Presiden Indonesia ketujuh itu sebagai finalis tokoh kejahatan terorganisasi dan korupsi 2024. Bukannya malu atas catatan kelam yang pernah ditorehkan selama memerintah, Jokowi malah menunjukkan bahwa ia masih punya pengaruh di depan barisan relawan yang loyal kepada dirinya.
Tepat sebelum pergantian tahun, OCCRP mengumumkan sejumlah pemimpin dunia sebagai finalis tokoh kejahatan terorganisasi dan korupsi 2024. Jokowi berada di urutan ketiga setelah Presiden Suriah Bashar al-Assad yang menjadi tokoh terkorup 2024 dan Presiden Kenya William Ruto. Tiga tokoh lain yang masuk daftar pemimpin terkorup 2024 adalah Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu; mantan Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina; dan pengusaha asal India, Gautam Adani. Berselang dua hari setelah organisasi jurnalis investigasi dunia mengumumkan nama-nama yang masuk daftar itu, para pendukung Jokowi ramai-ramai berkunjung ke kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Belakangan salah satu kelompok relawan berencana melaporkan OCCRP ke ranah hukum. Tuduhannya adalah penyebaran hoaks dan pencemaran nama. Langkah hukum ini, kalau benar jadi dilakukan, sungguh tidak masuk akal. Seperti memutar lagu lama, para pendukung Jokowi justru gencar menyebarkan hoaks dengan menyatakan OCCRP telah mencabut nama Jokowi dari deretan tokoh terkorup di dunia itu. Faktanya, organisasi wartawan investigasi dunia tersebut tidak pernah mencoret nama Jokowi dari daftar itu, apalagi menghapus tautan artikel mengenai berita tersebut. Mereka sibuk mempertanyakan bukti-bukti yang diperoleh OCCRP untuk menempatkan Jokowi dalam deretan tokoh terkorup itu. Padahal para pemimpin korup itu masuk nominasi berdasarkan survei publik secara globa
Jokowi Korupsi OCCRP Relawan Politik Indonesia
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Jokowi Masuk Nominasi Tokoh Dunia Paling Korup 2024 Versi OCCRPOrganized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) merilis 5 daftar tokoh dan pemimpin dunia yang terkait kejahatan terorganisasi dan korupsi sepanjang tahun 2024.
Baca lebih lajut »
Profil OCCRP yang Memasukkan Jokowi sebagai Finalis Tokoh Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi 2024Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) mengumumkan Jokowi dalam daftar finalis tokoh Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi 2024.
Baca lebih lajut »
OCCRP Tetapkan Tokoh Korup 2024, Jokowi Masuk DaftarOrganisasi jurnalisme investigasi dunia OCCRP telah menetapkan sejumlah tokoh yang dianggap korup pada tahun 2024. Daftar tersebut termasuk Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, Mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, serta Pengusaha India Gautam Adani. Jokowi juga masuk dalam daftar tersebut.
Baca lebih lajut »
Jokowi masuk finalis tokoh terkorup menurut OCCRPPresiden ke-7 RI Jokowi masuk dalam finalis lima tokoh dunia yang dianggap paling korup menurut OCCRP. Nominasi ini berasal dari pembaca, jurnalis, dan pihak lain di jaringan global OCCRP. KPK mempersilahkan pihak yang memiliki bukti bahwa Jokowi melakukan dugaan tindak pidana korupsi agar segera melaporkan.
Baca lebih lajut »
Ini Alasan Jokowi Jadi Finalis Tokoh Dunia Terkorup 2024 Versi OCCRPOCCRP juga mengungkapkan alasan di balik penobatan Presiden ke-7 RI Joko Widodo sebagai finalis tokoh terkorup 2024
Baca lebih lajut »
Jokowi Dinominasikan Tokoh Terkorup Versi OCCRPKetua Umum YLBHI, Muhammad Isnur, menyatakan penilaian OCCRP terhadap nominasi Jokowi sebagai Tokoh Terkorup memiliki dasar kuat. Beberapa faktor yang mendukung nominasi ini antara lain melemahnya KPK, tren penurunan Indeks Persepsi Korupsi, kebijakan kontroversial seperti revisi UU Pertambangan dan Omnibus Law, nepotisme dalam penempatan orang kepercayaaan, upaya menghidupkan kembali dwifungsi militer, serta proyek strategis nasional yang merugikan rakyat.
Baca lebih lajut »