Hal tersebut diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 62 tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) yang ditandatangani pada 18 April 2022.
). Hal tersebut diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 62 tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara yang ditandatangani pada 18 April 2022.
Selanjutnya aturan itu juga menyebut"Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat ditetapkan oleh Presiden".
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Jokowi Teken Perpres, PNS dapat Beralih Status Jadi Pegawai Otorita IKNPresiden Joko Widodo atau Jokowi meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Dalam aturan ini, dijelaskan bahwa perangkat Otorita IKN diisi oleh pegawai aparatur sipil negara (ASN).
Baca lebih lajut »
Uji Materi UU IKN dan Keraguan terhadap Independensi MKMengemuka keraguan atas netralitas dan independensi Mahkamah Konstitusi dalam mengadili uji materi atau judicial review UU IKN.
Baca lebih lajut »
IKN Akan Jadi Superhub Ekonomi, Ini Enam Klaster Penopangnya | Ekonomi - Bisnis.comIKN Nusantara akan menjadi superhub ekonomi nasional melalui pembangunan enam klaster di dalamnya
Baca lebih lajut »
Jepang Bakal Kirim Tim Ahli ke IKN, Mau Cek Apa Nih?Jepang berencana mengirim tim ahli ke lokasi IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Mau ngapain?
Baca lebih lajut »
Jokowi Teken Perpres, PNS dapat Beralih Status Jadi Pegawai Otorita IKNPresiden Joko Widodo atau Jokowi meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Dalam aturan ini, dijelaskan bahwa perangkat Otorita IKN diisi oleh pegawai aparatur sipil negara (ASN).
Baca lebih lajut »
IKN Akan Jadi Superhub Ekonomi, Ini Enam Klaster Penopangnya | Ekonomi - Bisnis.comIKN Nusantara akan menjadi superhub ekonomi nasional melalui pembangunan enam klaster di dalamnya
Baca lebih lajut »