Jika ingin mengembangkan proyek yang positif bagi negara, investor tak perlu takut.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla menilai apabila ke depan Indonesia ingin meningkatkan investasi dan pembangunannya maka perlu simplifikasi aturan. Apalagi, kata Kalla perlu ada aturan yang jelas terkaiit klausul tindak pidana korupsi yang kaitannya dengan investasi. Sebab, Kalla menilai saat ini salah satu faktor investasi di Indonesia belum bisa melejit karena banyak investor dan para pengambil kebijakan takut terjerat kasus korupsi.
"Kita apresiasi KPK hari ini, nangkep wali kota Medan. Itu perlu, tapi, ada efeknya ketakutan dan sistem kita inginnya proper. Ada baiknya tapi kehati-hatianya keterlaluan," ujar Kalla.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pamit, JK Sebut Pertumbuhan Ekonomi RI Sudah Baik, tetapi...Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam sambutannya ketika membuka Trade Expo Indonesia (TEI) di ICE BSD, Tangerang mengucapkan salam perpisahan.
Baca lebih lajut »
Tanggapi Koalisi 'Gemuk', JK Sebut Perlu Ada PenyeimbangWakil Presiden Jusuf Kalla mengungkap pemerintahan butuh keseimbangan agar berjalan baik. JK khawatir gemuknya koalisi dapat berakibat konflik berkelanjutan.
Baca lebih lajut »
Ketua MPR Sebut JK Singgung Soal Amendemen UUD 1945Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan dalam obrolan dengan JK itu, mereka membahas tentang amendemen UUD 1945.
Baca lebih lajut »
Wapres JK Ingin Trade Expo Indonesia 2019 Ciptakan Kemakmuran BersamaPada pembukaan TEI 2019 ini, Wapres JK memberikan Primaniyarta Award 2019 kepada 26 peserta serta Primaduta Award 2019 kepada 30 penerima.
Baca lebih lajut »
Polri Sebut Teroris Cirebon Ingin Serang Polres-Rumah Ibadah Pakai Bom RacunPolri menyebut para terduga teroris dari Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang ditangkap Densus di Cirebon berencana beraksi dengan bon racun. Seperti apa? Teroris JAD
Baca lebih lajut »
Wapres JK serahkan penghargaan Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menyerahkan penghargaan kepada 45 kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah, dan BUMN yang berhasil ...
Baca lebih lajut »