GBHN secara prinsip itu bagus, asal jangan mengubah seluruh sistem lagi
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla merespon wacana untuk kembali menghidupkan Garis Besar Haluan Negara melalui amandemen terbatas UUD 1945. JK menilai gagasan GBHN secara prinsip bagus. Namun demikian, JK meminta wacana GBHN tersebut tidak sampai mengubah sistem ketatanegaraan.
JK melanjutkan, yang berbeda RPJMN diusulkan oleh presiden terpilih, sementara GBHN merupakan kesepakatan antara MPR dan pemerintah. "Cuma memang efeknya yang harus dikaji ulang. Apakah itu membuat MPR menjadi lembaga tertinggi lagi? Tentu ini akan dikaji DPR, karena MPR itu membawahi DPR lagi," ujar JK.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ketua DPR Minta Wacana Pemberlakuan GBHN Dikaji MendalamKetua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai, wacana pemberlakukan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), harus...
Baca lebih lajut »
Bamsoet Nilai Wacana GBHN Perlu DikajiPengkajian GBHN ini juga akan melibatkan masyarakat dan juga akademisi.
Baca lebih lajut »
Wacana PNS Kerja di Rumah, JK: Datang ke Kantor Saja Tidak DisiplinJK mengatakan, para PNS bekerja di rumah hanya dapat diterapkan bagi tenaga administrasi.
Baca lebih lajut »
JK Sebut Wacana 10 Pimpinan MPR BerlebihanWapres Jusuf Kalla menilai wacana pimpinan MPR ditambah menjadi 10 orang berlebihan karena hanya membuat kerja MPR tak efektif mengingat tugasnya tak banyak.
Baca lebih lajut »
JK Nilai Wacana ASN Kerja dari Rumah Belum TepatAgak sulit menerapkan ASN bekerja di luar kantor Pemerintahan
Baca lebih lajut »
JK Minta Serang Balik Pembunuh Brigadir Hedar di PapuaWapres Jusuf Kalla minta aparat keamanan tak tinggal diam dan meminta menyerang balik kelompok penyandera dan pembunuh Brigadir Polisi Anumerta Hedar di Papua.
Baca lebih lajut »