Tanggapan Jimly Asshiddiqie soal Perppu Cipta Kerja yang saat ini jadi polemik, bahkan kalangan buruh menyebut 99 persen isinya beda dengan di draft.
- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie menilai terbitnya Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai pengganti Undang-Undang Cipta Kerja, melanggar prinsip negara hukum.
"Apalagi sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan Perbaikan UU. Bukan dengan Perppu tapi dengan UU dan dengan proses pembentukan yang diperbaiki sesuai putusan MK. Perppu ini jelas melanggar prinsip negara hukum yang dicari-carikan alasan pembenaran oleh sarjana tukang stempel," kata Jimly kepada wartawan, Rabu .
"Sekarang masih ada waktu 7 bulan sebelum tenggat waktu November 2023. Susun saja UU baru dalam waktu 7 bulan sekaligus memperbaiki substansi materi pasal-pasal dan ayat-ayat yang dipersoalkan di tengah masyarakat dengan sekaligus membuka ruang partisipasi publik yangJimly menilai, argumen yang dibangun pemerintah, yaitu adanya kegentingan memaksa itu hanya sebuah penggiringan opini belaka.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Jokowi Ungkap 9 Pertimbangan Terbitkan Perppu Cipta KerjaPerppu ini juga memuat 9 pertimbangan yang menjadi dasar penerbitan Perppu Cipta Kerja tersebut.
Baca lebih lajut »
Isi Perppu Cipta Kerja: Atur Ulang Penghitungan Pesangon Buruh Terkena PHKIsi Perppu Cipta Kerja: Atur Ulang Penghitungan Pesangon Buruh Terkena PHK
Baca lebih lajut »
Perppu Cipta Kerja: Ibu Hamil, Serikat Buruh, dan Karyawan Sakit Tak Boleh Di-PHKPengusaha dilarang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap pekerja atau buruh dengan kondisi tertentu.
Baca lebih lajut »
VIDEO: Poin Penting Penetapan Upah Minimum di Perppu Cipta Kerja yang Disorot Buruh | merdeka.comPresiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Perppu terdiri dari 186 pasal dan setebal 1.117 halaman itu telah diundangkan pada 30 Desember 2022 lalu.
Baca lebih lajut »
Presiden Jokowi Keluarkan Perppu Ciptaker, Bagaimana Tahap Pembentukan Sebuah Perppu?Tata cara pembentukan Perppu diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014.
Baca lebih lajut »
Partai Buruh Tak Setuju Isi Perppu Cipta Kerja, Sentil Peran DPRPresiden Partai Buruh, Said Iqbal menegaskan, pihaknya mendukung Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Tapi tidak dengan isi yang di dalamnya.
Baca lebih lajut »