Rencana pelonggaran PSBB yang diambil tidak didasarkan pada data dan rasionalisasi kesehatan publik akan membahayakan warga.
"Dalam kacamata hukum perbuatan semacam ini adalah bukti adanya pelanggaran HAM," ujar Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur dalam keterangan tertulis yang diterimaIsnur menuding rencana tersebut diambil tidak didasarkan pada data dan rasionalisasi kesehatan publik.
"Kebijakan untuk masalah kedaruratan kesehatan masyarakat tanpa data kesehatan masyarakat sebagai pertimbangan utama adalah wujud kegagalan pemerintah melindungi warga," kata Isnur.Dia mengatakan, pemerintah harus bertanggung jawab atas keputusannya jika tetap melonggarkan PSBB saat kasus Covid-19 masih tinggi. Ini termasuk jika terjadi kematian akibat relaksasi tersebut. "Pemerintah sebagai pembuat kebijakan, termasuk kematian warga sebagai akibat pelonggaran kekarantinaan kesehatan ini," ucap dia.seperti survei dan penonjolan kebijakan di negara-negara lain tentang mulai dibukanya kekarantinaan kesehatan.framingMenko PMK: Tak Ada Pelonggaran PSBB, Hanya Beberapa Pengurangan Di sisi lain, YLBHI mendesak pemerintah dapat membandingkan kebijakan negara lain yang setara atau ekuivalen. Dia mengatakan, kebijakan-kebijakan negara lain rata-rata diambil berdasarkan kurva epidemiologi Covid-19, yaitu telah menurunnya data penularan per hari yang ditunjukkan selama 14 hari.Halaman Selanjutnya
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pemkab Gowa pastikan PSBB jilid II tidak diperpanjang'Jika dilihat pada aturan PP No 21 Tahun 2020 tentang PSBB tidak lagi bersinergi dengan kebijakan pemerintah pusat saat ini.. saat ini pemerintah pusat telah membuka moda transportasi,' kata Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan. PSBB Gowa Sulsel
Baca lebih lajut »
Pakar UGM Tak Sarankan PSBB Dilonggarkan Meski Penularan Corona di Bawah 1%Pakar Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat UGM tidak menyarankan keputusan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang berencana melonggarkan PSBB. PSBB AniesBaswedan
Baca lebih lajut »
PSBB Dilonggarkan Sekarang Tak Jamin Ekonomi Bakal PulihEkonom menilai terlalu dini jika menyimpulkan ekonomi bakal kembali pulih begitu PSBB direlaksasi atau dilonggarkan dalam waktu dekat. Bagaimana menurut detikers? PSBB Ekonomi
Baca lebih lajut »
PSBB Mau Dilonggarkan, Nggak Takut Ancaman Gelombang Kedua Corona?Terlalu dini jika menyimpulkan ekonomi bakal kembali pulih begitu pembatasan sosial berskala besar (PSBB) direlaksasi atau dilonggarkan.
Baca lebih lajut »
Jika PSBB Dilonggarkan, Politikus PDIP: Awas Covid-19 Gelombang 2Anggota Fraksi PDIP DPRPD DKI Gilbert Simanjuntak mengingatkan pemerintah provinsi Jakarta akan ancaman bahaya Covid-19 gelombang kedua, jika Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSSB dilonggarkan tanpa berbasis data.
Baca lebih lajut »
PSBB Belum Dilonggarkan, Jalanan DKI-Tangsel Padat KendaraanSepekan jelang lebaran, jalanan di DKI Jakarta dan Tangsel terpantau padat di saat belum ada pelonggaran PSBB.
Baca lebih lajut »