Penjualan layanan telekomunikasi Zain bagi jemaah asal Indonesia memiliki implikasi yang sangat luas.
Jakarta, Beritasatu.com- Selain tanpa izin, penjualan Zain berpotensi mengurangi pajak dan pendapatan lainnya bagi negara.
“Apakah dia sudah berizin di Indonesia, memiliki SIUP dan memenuhi seluruh regulasi dan kewajiban yang diamanahkan di dalam perundang-undangan. Jika Zain memenuhi semua kewajiban sesuai dengan yang diamanahkan di undang-undangan maka kepentingan nasional tak ada yang dikorbankan,” papar Alamsyah. "Jadi siapapun yang ingin berjualan di Indonesia harus memiliki izin tak terkecuali, Zain. Mereka seharusnya sebelum berjualan harus mengantungi izin baik itu dari Kominfo, BRTI maupun Kementerian Perdagangan," papar Heru.
Pada pasal pasal 4 UUU No. 36 tahun 1999 dinyatakan bahwa telekomunikasi dikuasai oleh Negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini Kominfo. Penjualan kartu perdana operator luar negeri, dalam hal ini Zain di wilayah Indonesia, yang tanpa penindakan yang tegas dari Kominfo akan menghilangkan kedaulatan Pemerintah.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Rugikan Jemaah, YLKI: Penjualan Kartu Zain Harus DilarangYLKI menyatakan pemerintah seharusnya ikut campur melindungi sejumlah jemaah calon haji Indonesia yang haknya dirugikan karena kartu telekomunikasi.
Baca lebih lajut »
Rugikan Jemaah, YLKI: Penjualan Kartu Zain Harus DilarangYLKI menyatakan pemerintah seharusnya ikut campur melindungi sejumlah jemaah calon haji Indonesia yang haknya dirugikan karena kartu telekomunikasi.
Baca lebih lajut »
Rugikan Jemaah, Pemerintah Diminta Hentikan Penjualan Kartu Operator Saudi, ZainMeskipun dijual hanya Rp150.000, para jemaah Indonesia merugi karena kartu telepon Zain ternyata tak bisa digunakan di Saudi.
Baca lebih lajut »
Anies Respons Aturan Dinas Luar Negeri Wajib Izin KemendagriMendagri Tjahjo Kumolo menyebut ada kepala daerah hampir setiap pekan ke luar negeri.
Baca lebih lajut »
Anies Respons Aturan Dinas Luar Negeri Wajib Izin KemendagriMendagri Tjahjo Kumolo menyebut ada kepala daerah hampir setiap pekan ke luar negeri. aniesbaswedan republika republikacoid kemendagri
Baca lebih lajut »
PKB Akan Tolak jika PAN Ingin Masuk Koalisi PemerintahMenurut Maman, sikap politik PAN tidak konsisten ketika berada dalam sebuah koalisi.
Baca lebih lajut »