Namun, jika memutuskan bergabung, Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Fadli Zon memastikan, bahwa ia akan tetap vokal mengkritik...
Namun, jika memutuskan bergabung, Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Fadli Zon memastikan, ia akan tetap vokal mengkritik kebijakan pemerintah. Foto/Isra Triansyah/SINDOnews- Partai Gerindra masih belum memutuskan arah politik partai di periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo . Namun, jika memutuskan bergabung, Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Fadli Zon memastikan, bahwa ia akan tetap vokal mengkritik kebijakan pemerintah.
Fadli menegaskan, sebagai Anggota DPR tidak akan terpengaruh dengan bergabung atau tidaknya ke pemerintah. Karena, sudah pasti akan bekerja sesuai dengan kepentingan rakyat dan konstituennya. Karena itu yang diperintahkan konstitusi."Ya kalau saya bekerja kalau sebagai DPR, ya. Sesuai kepentingan rakyat, suara konsituen. Ya itu perintahnya konstitusi," ujarnya.
"Saya kira kita akan sangat terpukul oleh tren war ini, sehingga Pemerintah harus betul-betul detail dan dalam dalam mengambil kebijakan, supaya tidak salah arah," ucap Wakil Ketua DPR itu.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Fadli Zon Kritik Listrik Padam akan Berdampak ke Nasib Gerindra
Baca lebih lajut »
Fadli Zon Masih Berharap Gerindra Dapat Posisi Ketua MPRFadli mengatakan masih banyak waktu untuk membahas paket pimpinan MPR bersama partai-partai lain.
Baca lebih lajut »
Fadli Zon Masih Berharap Gerindra Dapat Posisi Ketua MPRFadli Zon: 'Kami berharap kalau bisa disepakati Gerindra sebagai partai kedua terbesar dalam perolehan popular vote ya, saya kira itu yang kami ingin harapkan.'
Baca lebih lajut »
Mbah Moen Wafat, Fadli Zon Berdoa BeginiWakil Ketua DPR Fadli Zon mendoakan Kiai Maimun Zubair atau Mbah Moen yang baru saja meninggal dunia di Makkah MbahMoen
Baca lebih lajut »
Fadli Zon: Tak Adil Ganti Rugi Pemadaman Listrik PLN Pangkas Gaji Karyawan'Masak karyawan jadi korban, siapa yang tanggung jawab? Kalau misalnya udah ada aturan kompensasi di UU, aturan itu yang dimainkan,' ujarnya.
Baca lebih lajut »