Jelang Tangani Sengketa Pilkada 2024, Hakim Konstitusi Mulai Batasi Komunikasi

Sengketa Pilkada Berita

Jelang Tangani Sengketa Pilkada 2024, Hakim Konstitusi Mulai Batasi Komunikasi
Mahkamah KonstitusiMajelis Kehormatan Mahkamah KonstitusiMKMK
  • 📰 hariankompas
  • ⏱ Reading Time:
  • 88 sec. here
  • 8 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 56%
  • Publisher: 70%

Mahkamah Konstitusi menerima lebih dari 200 permohonan sengketa Pilkada 2024. Untuk menghadapi penanganan perkara ini, hakim mulai mengisolasi diri.

”Mohon maaf nomor ini tidak akan merespons pesan sampai dengan berakhirnya Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 yang akan berlangsung hingga akhir Maret 2025”.

Pengajar hukum pemilu di Fakultas Hukum Universitas Indonesia , Titi Anggraini, mengapresiasi langkah yang diambil oleh Saldi Isra. Dengan jaringan atau kenalan yang luas, menurut Titi, langkah antisipatif yang diambil oleh Wakil Ketua MK tersebut bisa dimengerti. Ia berharap tindakan serupa diikuti oleh para hakim lain dan juga para pegawai MK.

Apalagi, tambahnya, MK menyumbang peran dalam membuat pilkada menjadi lebih semarak dengan putusan nomor 60/PUU-XXII/2024. Putusan itu telah mengubah cara penghitungan ambang batas partai atau gabungan partai dapat mengajukan pasangan calon, dari semula didasarkan pada perolehan kursi menjadi perolehan suara dalam pemilu sebelumnya.

Palguna mengatakan, MKMK yang akan bertugas tahun depan perlu segara diisi. Ia mengaku sudah cukup bertugas sebagai MKMK. ”Saya sudah cukuplah,” kata Palguna. ”Mohon maaf nomor ini tidak akan merespons pesan sampai dengan berakhirnya Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 yang akan berlangsung hingga akhir Maret 2025”.

Pengajar hukum pemilu di Fakultas Hukum Universitas Indonesia , Titi Anggraini, mengapresiasi langkah yang diambil oleh Saldi Isra. Dengan jaringan atau kenalan yang luas, menurut Titi, langkah antisipatif yang diambil oleh Wakil Ketua MK tersebut bisa dimengerti. Ia berharap tindakan serupa diikuti oleh para hakim lain dan juga para pegawai MK.

Apalagi, tambahnya, MK menyumbang peran dalam membuat pilkada menjadi lebih semarak dengan putusan nomor 60/PUU-XXII/2024. Putusan itu telah mengubah cara penghitungan ambang batas partai atau gabungan partai dapat mengajukan pasangan calon, dari semula didasarkan pada perolehan kursi menjadi perolehan suara dalam pemilu sebelumnya.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

hariankompas /  🏆 8. in İD

Mahkamah Konstitusi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi MKMK Pilkada 2024 Pemilu 2024

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Jadwal Lengkap Pilkada 2024, Putaran Kedua Hingga PelantikanJadwal Lengkap Pilkada 2024, Putaran Kedua Hingga PelantikanJadwal pemilu pilkada 2024, putaran kedua pilkada 2024 dan pelantikan pilkada 2024.
Baca lebih lajut »

H-7 Pilkada 2024 Serentak: Bawaslu Jatim Usut Kasus Pembacokan Terkait Pilkada Sampang 2024H-7 Pilkada 2024 Serentak: Bawaslu Jatim Usut Kasus Pembacokan Terkait Pilkada Sampang 2024Di sisi lain, Bagja mengakui Sampang termasuk salah satu daerah yang paling rawan dalam Pilkada 2024
Baca lebih lajut »

MK Telah Terima 210 Gugatan Pilkada 2024: Gubernur 2, Bupati 168, Wali Kota 39MK Telah Terima 210 Gugatan Pilkada 2024: Gubernur 2, Bupati 168, Wali Kota 39Pengajuan permohonan perkara Pilkada 2024 dibuka pada 27 November 2024 hingga 18 Desember 2024.
Baca lebih lajut »

MK Terima 214 Gugatan Hasil Pilkada 2024, termasuk Dua Sengketa PilgubMK Terima 214 Gugatan Hasil Pilkada 2024, termasuk Dua Sengketa PilgubPengajuan permohonan perkara Pilkada 2024 berlangsung selama 27 November 2024 - 18 Desember 2024
Baca lebih lajut »

Pesan Megawati, Wamendagri hingga Wapres Gibran Jelang Pilkada Serentak 2024 |SERIAL PILKADAPesan Megawati, Wamendagri hingga Wapres Gibran Jelang Pilkada Serentak 2024 |SERIAL PILKADAMegawati Soekarnoputri mengingatkan seluruh aparatur negara mulai dari pejabat daerah hingga TNI dan Polri, untuk bersikap netral di Pilkada 2024.
Baca lebih lajut »

Rusuh Debat Pilkada 2024: Lempar Botol Usai Debat Pilkada Sumut dan Bentrokan di Debat Pilkada SulselRusuh Debat Pilkada 2024: Lempar Botol Usai Debat Pilkada Sumut dan Bentrokan di Debat Pilkada SulselSejumlah kericuhan mewarnai debat di Pilkada 2024. Teranyar, cekcok pecah dalam debat kedua Pilkada Sumut dan debat di Pilkada Sulsel.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-22 05:11:11