PP Muhammadiyah menilai praktik politik uang merusak integritas demokrasi dan memicu korupsi. Politik uang selain melanggar hukum juga tak selaras dengan agama.
JAKARTA, KOMPAS – Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengeluarkan fatwa haram penerimaan politik uang dalam kontestasi Pilkada Serentak 2024. Politik uang dalam bentuk suap, sogokan, dan imbalan untuk transaksi jual-beli suara dinilai merusak integritas demokrasi dan mendorong korupsi.
Padahal, tujuan penyelenggaraan pilkada adalah agar rakyat berhak mendapatkan pemimpin dan birokrasi yang bersih, jujur, berkomitmen pada rakyat dalam penegakan demokrasi, hukum, HAM sebagaimana diatur di konstitusi. Pasal 1 Ayat UUD 1945 menyatakan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Namun, menurutnya, demokrasi di Indonesia justru semakin rapuh, korupsi semakin marak, sehingga demokrasi perlu dipulihkan.
Kedua, warga Muhammadiyah dianjurkan untuk menggunakan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya secara cerdas, kritis, dan mempertimbangkan kepentingan atau kemaslahatan persyarikatan, umat, dan masyarakat di wilayah atau daerah yang bersangkutan. Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas, Sabtu , mengatakan, fatwa haram politik uang itu dikeluarkan dengan memperhatikan hasil sidang Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. Praktik politik uang itu dilarang secara hukum maupun agama karena memengaruhi pilihan pemilih dengan materi.
Pp Muhammadiyah UU Pilkada Fatwa Haram Berita Aktual Pilkada 2024 Sdgs SDG01-Tanpa Kemiskinan SDG05-Kesetaraan Gender
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Jelang Pilkada Serentak, PP Muhammadiyah Serukan Tolak Politik UangPraktik politik uang dalam pemilu akan merusak integritas demokrasi dan mendorong korupsi.
Baca lebih lajut »
Ketum PP Muhammadiyah Bicara Poin Kepribadian, Minta Warganya Tidak Buta Fenomena Politik dari Pilkada 2024Berita Ketum PP Muhammadiyah Bicara Poin Kepribadian, Minta Warganya Tidak Buta Fenomena Politik dari Pilkada 2024 terbaru hari ini 2024-10-20 16:47:27 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Sekjen PDIP Jelang Pencoblosan Pilkada 2024: Momentum bagi Rakyat Mengubah Konstelasi PolitikSekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto Kembali melanjutkan safari politik dan konsolidasi untuk Pilkada 2024, yang kini berlangsung di Yogyakarta.
Baca lebih lajut »
Ketum PSI Semakin Sering Safari Politik Jelang Pencoblosan Pilkada 2024, Kini di TangerangKetua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep hari ini kembali melanjutkan safari politiknya, dengan mendatangi Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di Desa Gelam Jaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang.
Baca lebih lajut »
TikTok Larang Iklan Politik Pilkada 2024 tapi Perbolehkan Konten PolitikMeski melarang iklan politik, namun TikTok Indonesia tetap mengizinkan konten politik di platformnya. Namun, konten tersebut harus sesuai dengan panduan komunitas dan kebijakan TikTok.
Baca lebih lajut »
Politik Uang Haram, Muhammadiyah Tekankan Pentingnya Pemilu BersihMajelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah menegaskan bahwa politik uang dalam segala bentuknya adalah haram. Muhammadiyah mengimbau masyarakat untuk menolak praktik politik uang yang merugikan bangsa dan negara.
Baca lebih lajut »