Menyusul terbitnya PKPU Nomor 5 Tahun 2020, Kapolri mengeluarkan pedoman pengamanan pemilihan kepala daerah (pilkada).
JELANG Pemilihan Kepada Daerah 2020, Kapolri Jenderal Idham Azis mengeluarkan Surat Telegram Nomor 307 tertanggal 16 Juni 2020.
Keluarnya surat tersebut merespons Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. Karopenmas Mabes Polri, Brigjen Pol Awi Setiyono, mengatakan ada tiga hal yang menjadi atensi kepolisian. Pertama, para kasatwil diperintahkan melakukan deteksi dini, monitoring dan pembaruan informasi dinamika politik setelah PKPU diterbitkan.“Yang kedua, para kasatwil berkoordinasi proaktif dengan penyelenggara pilkada dan instansi terkai,” ujar Awi di Mabes Polri, Senin .
Terakhir, kasatwil diminta segera menyusun rencana operasi Mantap Praja sesuai karakteristik wilayah. Sebelumnya, KPU berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Kementerian Kesehatan terkait kepastian penyelesaian pandemi covid-19 di Indonesia.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pengamat: Strategi politik jelang pilkada berubah karena pandemiPengamat politik Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Budi Suryadi menilai pilkada pada masa wabah COVID-19 telah melahirkan rasionalisasi politik pada proses kesiapan bakal calon. pilkada pilkada2020
Baca lebih lajut »
Tito Usul Opsi Pilkada Tak Langsung untuk Daerah IPM RendahMendagri Tito Karnavian mengatakan masyarakat tak perlu alergi dengan opsi Pilkada Asimetris atau wilayah memiliki opsi penyelenggaran Pilkada berbeda-beda.
Baca lebih lajut »
DPR Rapat Pilkada 2020 dengan KPU, Bawaslu, dan KemdagriRapat membahas rancangan draf Peraturan KPU (PKPU) tentang Pilkada di Tengah Bencana Non-Alam Covid-19 dan Peraturan Bawaslu tentang Lanjutan Pengawasan Pilkada
Baca lebih lajut »
Komisi II DPR Ingatkan KPU Hati-hati Terapkan PKPU Pilkada |Republika OnlineKomisi II DPR ingatkan KPU untuk berhati-hati menerapkan PKPU Pilkada serentak
Baca lebih lajut »
Komnas HAM Nilai Kesiapan Tahapan Pilkada Masih LemahKomisi Nasional Hak Asasi Manusia melihat masih adanya kelemahan dalam pelaksanaan tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada)...
Baca lebih lajut »
Jangan Sampai Pilkada Palu Jadi Klaster Baru Covid-19 |Republika OnlinePenyelenggara pilkada harus mengantisipasi kemungkinan penyebaran Covid-19.
Baca lebih lajut »