Masa depan ekonomi dan fiskal Indonesia dipertaruhkan dalam pidato Nota Keuangan terakhir Presiden Jokowi, Jumat ini.
Presiden Joko Widodo menghadiri Sidang Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu .yang tidak mudah. Sebagai pendatang baru di panggung politik nasional, Jokowi saat itu tidak bisa leluasa ikut campur dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015.
Tahun ini, Jokowi membawa tradisi politik anggaran baru dalam menyusun APBN transisi. Atas nama transisi keberlanjutan, ia merangkul presiden terpilih hasil Pemilu 2024Subianto dalam menyusun RAPBN 2025. Tak tanggung-tanggung, di detik-detik akhir, Jokowi memasukkan keponakan Prabowo, Thomas Djiwandono, ke dalam pemerintahan sebagai Wakil Menteri Keuangan II.
Hari Jumat ini, pada 16 Agustus 2024, hasil penyusunan RUU APBN 2025 yang sudah dirancang pemerintahan Jokowi bersama utusan Prabowo itu akan diumumkan ke publik dalam pidatoDalam pidato sekian menit itu, Jokowi akan membeberkan secara komprehensif proyeksi situasi ekonomi dan keuangan negara tahun depan, arah kebijakan prioritas pemerintah tahun mendatang, serta strategi penganggaran yang akan ditempuh di bawah rezim Prabowo.
Di luar itu, masih ada pula kebijakan warisan lain dari Jokowi, seperti ekspansi proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya, serta pembangunan infrastruktur dan proyek strategis nasional. Meski dibantu swasta dan BUMN, berbagai proyek itu ujung-ujungnya tetap akan membebani APBN dalam bentuk penjaminan. Artinya, 80 persen dari total APBN tahun depan sudah mesti terpakai untuk kebutuhan belanja pokok. Itu belum termasuk ruang untuk berbagai program unggulan Jokowi dan Prabowo. Ruang fiskal yang tersedia untuk memasukkan program prioritas lain yang penting bagi kesejahteraan rakyat, serta ruang untuk mengantisipasi guncangan ekonomi akibat ketidakpastian global, semakin sempit.
Prabowo Utama Nota Keuangan Politik Anggaran Sidang Tahunan Mpr/Dpr/Dpd Transisi Pemerintahan Rapbn 2025
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pacu Inklusi Keuangan di Perdesaan Melalui Program Ekosistem Keuangan InklusifBerita Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pacu Inklusi Keuangan di Perdesaan Melalui Program Ekosistem Keuangan Inklusif terbaru hari ini 2024-08-04 22:12:19 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Gibran akan belanja masalah jelang pelantikan Presiden-Wakil PresidenGibran Rakabuming Raka mengaku akan belanja masalah ke berbagai daerah di Indonesia jelang pelantikan Presiden-Wakil Presiden terpilih pada Oktober ...
Baca lebih lajut »
BPK Temukan Persoalan dalam Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan HajiBPK tetap memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas LK BPKH tahun 2023.
Baca lebih lajut »
OJK pacu inklusi keuangan melalui program Ekosistem Keuangan InklusifOtoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memacu peningkatan inklusi keuangan khususnya di wilayah perdesaan melalui program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) untuk ...
Baca lebih lajut »
Indeks Literasi Keuangan Indonesia Capai 65,43%, Sedangkan Inklusi Keuangan 75,02%Literasi keuangan konvensional tercatat mencapai 65,08 persen dan indeks inklusi keuangan mencapai 73,55 persen. Sedangkan indeks literasi keuangan syariah tercatat lebih rendah mencapai 39,11 persen dan indeks inklusi keuangan syariah sebesar 12,88 persen.
Baca lebih lajut »
Survei BPS 2024: Indeks Literasi Keuangan 65,43 Persen dan Inklusi Keuangan 75,02 PersenSedangkan indeks literasi keuangan syariah tercatat lebih rendah mencapai 39,11 persen dan indeks inklusi keuangan syariah sebesar 12,88 persen.
Baca lebih lajut »