Dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Negara (RAPBN) dan Nota Keuangan 2023, pemerintah menargetkan penerimaan dari sektor cukai sebesar Rp245,45 triliun.
Bagikan A- A+ Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan politisi kembali menyuarakan penolakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau pada 2023 yang akan ditetapkan Kementerian Keuangan dalam waktu dekat. Penolakan kenaikan ini khususnya di sektor sigaret kretek tangan yang padat karya.
Sekadar informasi, dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Negara 2023 dan Nota Keuangan pada 2023, pemerintah menargetkan penerimaan dari sektor cukai sebesar Rp245,45 triliun, naik 11,6 persen dari target dalam Perpres 98/2022. “Terkait dengan kenaikan cukai itu berimbas pada petani juga karena beban perpajakan. Kami kirim ke gudang juga kena pajak terus saya kira pabrikan pun demikian, karena cukai naik maka yang ditekan itu dari bahan baku diantaranya cengkeh dan tembakau,” tutur Suyadi saat ditemui di rumahnya di Desa Legoksari, Temanggung, Jawa Tengah, Jumat .
“Dengan kenaikan cukai saya kira dari pabrikan pasti menekan harga bahan dasar tembakau dan cengkeh, dan ini memang sudah sewajarnya,” pungkas Suyadi “Aspek kesehatan tidak serta-merta jadi alasan utama. Keberadaan petani tembakau dan para pekerja SKT juga aspek lain yang harus dipertimbangkan. Pemerintah perlu berpikir jernih dan komprehensif sebelum memberikan keputusan,” tegas Rahmad.
Rahmad berharap ditemukannya titik keseimbangan terkait kebijakan tarif CHT SKT agar para pekerja SKT masih bisa bertahan hidup. Dia juga merekomendasikan agar pemerintah fokus pada edukasi, sosialisasi, gerakan hidup masyarakat sehat tanpa rokok untuk pengendalian konsumsi, dibandingkan dengan menaikkan tarif CHT.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
KontraS Beber 2 Penyebab Dugaan Tragedi Kanjuruhan Tewaskan Ratusan Orang, Begini(Thread) KontraS Beber 2 Penyebab Dugaan Tragedi Kanjuruhan Tewaskan Ratusan Orang, Begini kontras penyebabtragedikanjuruhan
Baca lebih lajut »
8 Komisioner Bawaslu Muratara Dituntut Pidana 6 hingga 8 Tahun PenjaraDelapan komisioner Bawaslu Kabupaten Muratara yang menjadi terdakwa dalam perkara dugaan korupsi dana hibah tahun anggaran 2019-2020 dituntut dengan hukuman berbeda-beda....
Baca lebih lajut »
Ini Strategi BI dalam Menghadapi Tantangan EkonomiBI optimis strategi yang dijalankan dapat menjaga perekonomian dalam menghadapi ketidakpastian global, tekanan inflasi, serta pemulihan ekonomi dari Covid-19.
Baca lebih lajut »
Kemendagri Matangkan PKPU dalam RDP bersama DPR dan Penyelenggara Pemilu - Tribunnews.comRapat yang diselenggarakan di Gedung DPR RI, Senin (3/10/2022) dipimpin Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia.
Baca lebih lajut »
Kemenag Sosialisasikan Moderasi dalam Beragama, Bahas Pentingnya Edukasi Soal Keberagaman - Tribunnews.comPadahal Indonesia dikenal sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai keberagaman dengan adanya Bhinneka Tunggal Ika.
Baca lebih lajut »