Artikel ini membahas tentang kecurigaan dan polemik yang muncul setiap kali proses penegakan hukum kasus korupsi melibatkan pihak yang tidak lagi berkuasa. Dilansir dua jawaban standar penguasa, yaitu menekankan independensi lembaga penegak hukum dan menyerahkan kasus kepada proses hukum. Artikel ini mengkritisi kedua jawaban tersebut, menunjukkan bagaimana kekuasaan dapat memanipulasi sistem hukum dan menekankan pentingnya penilaian hukum berdasarkan keadilan serta keputusan, bukan hanya pada norma.
Polemik dan kecurigaan muncul setiap kali proses penyelidikan, penyidikan atau penetapan tersangka kasus korupsi melibatkan pihak yang bukan lagi bagian kekuasaan. Tuduhan kriminalisasi muncul karena proses itu dicurigai sebagai intimidasi atau balas-dendam politik. Jawaban penguasa sangat standar, seakan a-politis, dengan berteduh di balik argumen kepatuhan pada proses hukum. Ada dua bentuk jawaban penguasa. Pertama, KPK, Kejaksaan, dan Bareskrim itu independen.
Padahal, akuntabilitas ketiga lembaga penegak hukum itu mudah sekali diperlemah oleh penguasa melalui: (i) tekanan politik; (ii) perubahan regulasi yang dapat menghambat independensi mereka; dan (iii) rekayasa persepsi publik terhadap kredibilitas mereka. Dengan kata lain, ketiga aparat penegak hukum itu sangat rentan dijadikan alat politik. Jawaban kedua: Kita serahkan saja kepada proses hukum; Biarkan hukum yang mengurusinya!. Siapa pun yang berkuasa dengan mudah bisa mendapatkan informasi tentang dasar/bukti tuduhan pelanggaran itu. Maka, informasi itu efektif dijadikan sarana pembenaran diri untuk mementahkan kritik bahwa pemberantasan korupsi tebang-pilih.Kedua jawaban itu cukup efektif karena masyarakat sudah dibiasakan dengan penegakan hukum yang menekankan prosedur hukum. Hukum dianggap sah jika diundangkan sesuai dengan prosedur dan kepastian hukum, yakni aturan harus jelas dan dapat diterapkan tanpa ambiguitas. Masalahnya, bukan hanya apakah sesuai dengan prosedur hukum, melainkan normativitas prosedur hukum itu bisakah menjamin rasa keadilan, bukankah normativitas itu rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan?Masalah ’normativitas prosedur hukum’ membuka celah bagi siapa pun yang kuat untuk menjadikannya alat intimidasi atau balas-dendam politik. Sebagai koreksi terhadap proses peradilan yang terlalu menekankan prosedur tersebut, Carl Schmitt mengingatkan, sebaiknya penilaian hukum mendasarkan pada keputusan, bukan hanya pada norm
Korupsi Penegakan Hukum Kebebasan Kriminalisasi Politik
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pameran Yos Suprapto Diundur, Kritik Terhadap Penguasa BeredarPameran tunggal seniman Yos Suprapto ditunda karena perselisihan antara kurator dan seniman mengenai 5 lukisan. Isu kritik terhadap para penguasa muncul terkait tema dan figur yang diangkat dalam karya seni.
Baca lebih lajut »
Memahami Fenomena GlobalisasiArtikel ini membahas tentang globalisasi, definisinya, karakteristiknya, serta dampaknya terhadap kehidupan manusia
Baca lebih lajut »
Piala AFF 2022: Penyelidik Terhadap Blunder Kiper KambojaArtikel membahas penyelidikan terhadap blunder kiper Kamboja di pertandingan melawan Singapura dalam Piala AFF 2022.
Baca lebih lajut »
Sperma Sehat dan Tidak SehatArtikel ini menjelaskan tentang ciri-ciri sperma sehat dan tidak sehat, serta dampaknya terhadap kesuburan pria.
Baca lebih lajut »
Revolusi Digital: Mengubah Masa Depan Bisnis IndonesiaArtikel ini membahas dampak transformasi digital terhadap bisnis Indonesia, khususnya ketidakefisienan digital dan solusi untuk mengatasinya.
Baca lebih lajut »
Mengenal Ciri-ciri Artikel dan Cara Membuatnya yang EfektifPelajari ciri-ciri artikel yang baik dan tips menulis artikel yang menarik. Pahami struktur, jenis, dan kaidah kebahasaan artikel secara lengkap di sini.
Baca lebih lajut »