Wapres Gibran sadar akan masukan publik soal desakan perbaikan tata kelola MBG dan KDMP. Langkah ini menjadi usahanya guna menjaga kepercayaan publik ke pemerintah.
Wapres Gibran sadar akan masukan publik soal desakan perbaikan tata kelola MBG dan KDMP. Langkah ini menjadi usahanya guna menjaga kepercayaan publik ke pemerintah. JAKARTA, KOMPAS – Wakil Presiden Gibran Rakabuming menanggapi desakan sejumlah mahasiswa pengunjuk rasa yang diterimanya di Istana Wakil Presiden, Jakarta.
Pemerintah menjanjikan bakal memperbaiki tata kelola program prioritas, seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih, yang bermasalah. Segenap jajaran berupaya maksimal guna menjaga kepercayaan publik. Momen pertemuan antara Wakil Presiden Gibran dan mahasiswa pengunjuk rasa itu berlangsung, Senin . Para mahasiswa itu berasal dari dua perguruan tinggi berbeda, yaitu Universitas Bung Karno dan Universitas MH Thamrin.
Mereka mengadakan pertemuan tertutup selama lebih dari satu jam untuk menyampaikan berbagai desakan mereka. Salah satu desakan utamanya adalah perbaikan pelaksanaan program prioritas pemerintah, yakni Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih . Selama ini, kedua program itu dinilai banyak kalangan telah memboroskan anggaran negara. Sorotan semakin tajam setelah sejumlah bekas pimpinan Badan Gizi Nasional dipecat dan terjerat kasus korupsi terkait program tersebut.
“Pemerintah berkomitmen melakukan perbaikan tata kelola MBG dan KDMP untuk memastikan setiap rupiah benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat dan eksekusi program bisa lebih tepat sasaran, lebih efektif, efisien, serta terbebas dari praktik-praktik korupsi,” kata Wapres Gibran, lewat keterangan tertulisnya, Rabu sore. Langkah tersebut penting untuk menjaga kepercayaan publik dan meningkatkan kemampuan fiskal pemerintah, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pasar terhadap perekonomian nasional. Gibran menilai, evaluasi penting untuk segera dilakukan pemerintah terkait dua program prioritas tersebut.
Pihaknya menginginkan agar segala program yang diinisiasi pemerintah bisa terima baik oleh publik. Apalagi jika program-program itu mendorong geliat perekonomian nasional yang kelak bermanfaat bagi rakyat.
“Langkah tersebut penting untuk menjaga kepercayaan publik dan meningkatkan kemampuan fiskal pemerintah, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pasar terhadap perekonomian nasional,” kata Gibran. Sebelumnya, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Muhammad Abdi Maludin mengungkapkan, saran dan aspirasi disampaikan langsung para mahasiswa terkait situasi terkini secara langsung kepada Wapres Gibran. Semua masukan itu juga ditulis dalam buku catatan kecil yang dibawa Wapres Gibran. Ia berharap jika segala yang sudah disampaikan tidak sekadar menguap pada pertemuan itu.
“Dari BEM Universitas Bung Karno memberikan waktu 5 x 24 jam. Ketika aspirasi yang kami sampaikan tidak terealisasi, maka kami akan membentuk pergerakan dan aksi berjilid-jilid,” kata Abdi. Ihwal tuntutannya, Abdi dan kawan-kawannya membagi ke sejumlah kluster seperti pendidikan, hukum dan supremasi sipil, hingga krisis moneter dan energi. Sebagai tuntutan utama, isi tuntutan kluster pendidikan adalah desakan untuk pembekuan sementara program MBG.
Selama dibekukan, para mahasiswa meminta supaya jajaran pemerintah yang mengurus pangan melakukan audit akan transparansi.
“Dari efisiensi anggaran itu, sebaiknya digunakan untuk menyubsidi UKT ataupun biaya operasional pendidikan tinggi demi mewujudkan pendidikan yang terjangkau,” kata Abdi.atas Undang-Undang Kepolisian RI yang baru saja disahkan. Ia menilai masih banyak celah yang kemungkinan berpotensi merugikan masyarakat. Untuk itu, pengkajian ulang mendesak untuk segera ditempuh. Abdi turut mengusung topik soal potensi krisis moneter dan energi yang juga tengah mengancam negeri ini.
Lantas, ia mendesak agar otoritas moneter melakukan intervensi guna menstabilisasi nilai tukar rupiah yang melemah. Tak hanya itu, ia juga meminta supaya pemerintah membatalkan kebijakan kenaikan harga Pertamax yang berisiko menghancurkan daya beli domestik masyarakat.
“Jika klausul-klausul ini dilanggar, mengabaikan, atau tidak menunjukkan bukti progresif atas realisasi memorandum ini, maka pihak pertama berhak mengatakan bahwa pihak kedua telah cacat legitimasi moral dan mengkhianati kesepakatan kami,” kata Abdi. Abdi pun menuntut agar pemerintah tidak menutup telinga atas semua kesusahan yang tengah dialami masyarakat. Untuk itu, ia bersyukur ada bagian elite politik, seperti Wapres Gibran, yang membuka ruang diskusi dengan para demonstran.
Bahkan, ia menyebut jika Wapres Gibran berjanji akan menyambungkan masukan-masukan demonstran itu ke pemimpinnya, Presiden Prabowo Subianto. Di sisi lain, Abdi tak memungkiri jika pertemuan tertutup antara mahasiswa pengunjuk rasa dan pemerintah itu berbeda dari kebiasaan aksi demonstrasi pada umumnya. Ajakan diskusi Wapres Gibran diterimanya karena ia mengklaim membawa niat baik dalam unjuk rasanya. Abdi menginginkan supaya situasi terus kondusif walaupun banyak desakan perubahan dengan serangkaian aksi demonstrasi.
Oleh karenanya, semua gratifikasi ditolaknya sepanjang pertemuan walaupun itu berbentuk makanan. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara yang juga Juru Bicara Presiden Prasetyo Hadi seusai rapat koordinasi tingkat menteri di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Kamis , mengatakan, pemerintah tidak memangkas anggaran MBG. Akan tetapi, ia mengakui bahwa total anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai MBG sepanjang 2026 telah dihitung ulang. Berdasarkan penghitungan tersebut, pemerintah meyakini akan ada pengurangan kebutuhan anggaran.
Namun, ia tidak menyebutkan pengurangan dimaksud karena proses penghitungan masih berjalan. ”Kami minta waktu untuk menghitung dengan Kementerian Keuangan dan BGN. Jadi, dari proses penataan nanti akan bisa kita hitung dengan lebih cermat, sesungguhnya anggaran yang dibutuhkan untuk program MBG ini totalnya menjadi berapa,” tutur Prasetyo. Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Sekretariat Wapres, Al Muktabar mengatakan, pertemuan antara mahasiswa demonstran dan Wapres Gibran terjadi secara interaktif.
Ia mengungkapkan, saran-saran yang diutarakan mahasiswa dipertimbangkan untuk ditindak lanjuti sesuai regulasi yang berlaku. Ihwal pertemuan tertutup, sebut dia, tak akan mengurangi substansi unjuk rasa mengingat suara-suara sebagian mahasiswa disampaikan para perwakilannya.
“Karena kita adalah negara yang basisnya demokrasi, kemudian mempunyai landasan hukum, maka hal-hal seperti itu beliau sangat menghargai. Dan itulah buktinya bahwa sore ini beliau berkenan menerima perwakilan mahasiswa,” kata Al Muktabar. Kendati demikian, Al Muktabar tidak bisa memastikan sejauh mana masukan-masukan itu akan berujung tindak lanjut. Ia sekadar mengungkapkan jika aspirasi-aspirasi itu mesti menempuh alur kerja tertentu untuk bisa diproses lebih lanjut.
Pertemuan hari itu diikhtiarkan untuk menyerap dan menyalurkan segala pemikiran mahasiswa. JAKARTA, KOMPAS – Wakil Presiden Gibran Rakabuming menanggapi desakan sejumlah mahasiswa pengunjuk rasa yang diterimanya di Istana Wakil Presiden, Jakarta. Pemerintah menjanjikan bakal memperbaiki tata kelola program prioritas, seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih, yang bermasalah. Segenap jajaran berupaya maksimal guna menjaga kepercayaan publik.
Momen pertemuan antara Wakil Presiden Gibran dan mahasiswa pengunjuk rasa itu berlangsung, Senin . Para mahasiswa itu berasal dari dua perguruan tinggi berbeda, yaitu Universitas Bung Karno dan Universitas MH Thamrin. Mereka mengadakan pertemuan tertutup selama lebih dari satu jam untuk menyampaikan berbagai desakan mereka. Salah satu desakan utamanya adalah perbaikan pelaksanaan program prioritas pemerintah, yakni Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih .
Selama ini, kedua program itu dinilai banyak kalangan telah memboroskan anggaran negara. Sorotan semakin tajam setelah sejumlah bekas pimpinan Badan Gizi Nasional dipecat dan terjerat kasus korupsi terkait program tersebut.
“Pemerintah berkomitmen melakukan perbaikan tata kelola MBG dan KDMP untuk memastikan setiap rupiah benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat dan eksekusi program bisa lebih tepat sasaran, lebih efektif, efisien, serta terbebas dari praktik-praktik korupsi,” kata Wapres Gibran, lewat keterangan tertulisnya, Rabu sore. Langkah tersebut penting untuk menjaga kepercayaan publik dan meningkatkan kemampuan fiskal pemerintah, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pasar terhadap perekonomian nasional. Gibran menilai, evaluasi penting untuk segera dilakukan pemerintah terkait dua program prioritas tersebut.
Pihaknya menginginkan agar segala program yang diinisiasi pemerintah bisa terima baik oleh publik. Apalagi jika program-program itu mendorong geliat perekonomian nasional yang kelak bermanfaat bagi rakyat.
“Langkah tersebut penting untuk menjaga kepercayaan publik dan meningkatkan kemampuan fiskal pemerintah, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pasar terhadap perekonomian nasional,” kata Gibran. Sebelumnya, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Muhammad Abdi Maludin mengungkapkan, saran dan aspirasi disampaikan langsung para mahasiswa terkait situasi terkini secara langsung kepada Wapres Gibran. Semua masukan itu juga ditulis dalam buku catatan kecil yang dibawa Wapres Gibran. Ia berharap jika segala yang sudah disampaikan tidak sekadar menguap pada pertemuan itu.
“Dari BEM Universitas Bung Karno memberikan waktu 5 x 24 jam. Ketika aspirasi yang kami sampaikan tidak terealisasi, maka kami akan membentuk pergerakan dan aksi berjilid-jilid,” kata Abdi. Ihwal tuntutannya, Abdi dan kawan-kawannya membagi ke sejumlah kluster seperti pendidikan, hukum dan supremasi sipil, hingga krisis moneter dan energi. Sebagai tuntutan utama, isi tuntutan kluster pendidikan adalah desakan untuk pembekuan sementara program MBG.
Selama dibekukan, para mahasiswa meminta supaya jajaran pemerintah yang mengurus pangan melakukan audit akan transparansi.
“Dari efisiensi anggaran itu, sebaiknya digunakan untuk menyubsidi UKT ataupun biaya operasional pendidikan tinggi demi mewujudkan pendidikan yang terjangkau,” kata Abdi.atas Undang-Undang Kepolisian RI yang baru saja disahkan. Ia menilai masih banyak celah yang kemungkinan berpotensi merugikan masyarakat. Untuk itu, pengkajian ulang mendesak untuk segera ditempuh. Abdi turut mengusung topik soal potensi krisis moneter dan energi yang juga tengah mengancam negeri ini.
Lantas, ia mendesak agar otoritas moneter melakukan intervensi guna menstabilisasi nilai tukar rupiah yang melemah. Tak hanya itu, ia juga meminta supaya pemerintah membatalkan kebijakan kenaikan harga Pertamax yang berisiko menghancurkan daya beli domestik masyarakat.
“Jika klausul-klausul ini dilanggar, mengabaikan, atau tidak menunjukkan bukti progresif atas realisasi memorandum ini, maka pihak pertama berhak mengatakan bahwa pihak kedua telah cacat legitimasi moral dan mengkhianati kesepakatan kami,” kata Abdi. Abdi pun menuntut agar pemerintah tidak menutup telinga atas semua kesusahan yang tengah dialami masyarakat. Untuk itu, ia bersyukur ada bagian elite politik, seperti Wapres Gibran, yang membuka ruang diskusi dengan para demonstran.
Bahkan, ia menyebut jika Wapres Gibran berjanji akan menyambungkan masukan-masukan demonstran itu ke pemimpinnya, Presiden Prabowo Subianto. Di sisi lain, Abdi tak memungkiri jika pertemuan tertutup antara mahasiswa pengunjuk rasa dan pemerintah itu berbeda dari kebiasaan aksi demonstrasi pada umumnya. Ajakan diskusi Wapres Gibran diterimanya karena ia mengklaim membawa niat baik dalam unjuk rasanya. Abdi menginginkan supaya situasi terus kondusif walaupun banyak desakan perubahan dengan serangkaian aksi demonstrasi.
Oleh karenanya, semua gratifikasi ditolaknya sepanjang pertemuan walaupun itu berbentuk makanan. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara yang juga Juru Bicara Presiden Prasetyo Hadi seusai rapat koordinasi tingkat menteri di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Kamis , mengatakan, pemerintah tidak memangkas anggaran MBG. Akan tetapi, ia mengakui bahwa total anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai MBG sepanjang 2026 telah dihitung ulang. Berdasarkan penghitungan tersebut, pemerintah meyakini akan ada pengurangan kebutuhan anggaran.
Namun, ia tidak menyebutkan pengurangan dimaksud karena proses penghitungan masih berjalan. ”Kami minta waktu untuk menghitung dengan Kementerian Keuangan dan BGN. Jadi, dari proses penataan nanti akan bisa kita hitung dengan lebih cermat, sesungguhnya anggaran yang dibutuhkan untuk program MBG ini totalnya menjadi berapa,” tutur Prasetyo. Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Sekretariat Wapres, Al Muktabar mengatakan, pertemuan antara mahasiswa demonstran dan Wapres Gibran terjadi secara interaktif.
Ia mengungkapkan, saran-saran yang diutarakan mahasiswa dipertimbangkan untuk ditindak lanjuti sesuai regulasi yang berlaku. Ihwal pertemuan tertutup, sebut dia, tak akan mengurangi substansi unjuk rasa mengingat suara-suara sebagian mahasiswa disampaikan para perwakilannya.
“Karena kita adalah negara yang basisnya demokrasi, kemudian mempunyai landasan hukum, maka hal-hal seperti itu beliau sangat menghargai. Dan itulah buktinya bahwa sore ini beliau berkenan menerima perwakilan mahasiswa,” kata Al Muktabar. Kendati demikian, Al Muktabar tidak bisa memastikan sejauh mana masukan-masukan itu akan berujung tindak lanjut. Ia sekadar mengungkapkan jika aspirasi-aspirasi itu mesti menempuh alur kerja tertentu untuk bisa diproses lebih lanjut. Pertemuan hari itu diikhtiarkan untuk menyerap dan menyalurkan segala pemikiran mahasiswa.
Please follow us on Google to support us MBG Koperasi Desa Merah Putih Wapres Gibran Utama X-Hide-Update-Me
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Rupiah Menuju Rp17.500, Pengamat: Sentimen Positif Pengetatan Anggaran MBG dan KDMPRupiah stagnan di Rp17.712/USD akibat sikap wait and see pasar global. Kebijakan fiskal pemerintah memicu optimisme, dengan proyeksi rupiah menguat ke Rp17.500 pekan depan.
Baca lebih lajut »
Gibran: Pemerintah komitmen perbaiki tata kelola MBG dan KDMPWakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka memastikan komitmen pemerintah untuk memperbaiki tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi ...
Baca lebih lajut »
Respons Ultimatum Mahasiswa, Wapres Gibran Janji Sikat Korupsi di Program MBG!Perbaikan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan terbebas dari praktik korupsi.
Baca lebih lajut »
Tanggapi Kritik Keras Publik, Wapres Gibran Janji Benahi MBGWapres Gibran berjanji perbaiki tata kelola program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih setelah kritik publik terkait korupsi dan keracunan.
Baca lebih lajut »