KEPALA Divisi Hukum Jaringan Advokasi Tambang Jatam Nasional Muhammad Jamil menilai maraknya tambang emas ilegal di Indonesia diduga tidak terlepas dari permainan mafia tambang
Lokasi longsor di tambang emas ilegal Bone Bolango, Gorontalo.di Sulawesi khususnya di Sulawesi Utara dan Gorontalo,” terang Jamil kepada Media Indonesia saat dihubungi dari Palu, Selasa .Jatam menilai, ada ketidakberdayaan pemerintah untuk melakukan penataan terkait dengan pengelolaan Sumber Daya Alam khususnya emas. Ditambah lagi, penarikan kebijakan perizinan itu semua bermuara ke pusat bukan daerah.
Jamil menjelaskan, tambang emas butuh proses. Di mana, prosesnya panjang dan tidak mudah. Pasalnya, membutuhkan zat-zat yang tidak mudah pula didapatkan.“Lalu harus ada alat berat. Nah, semua itu kan ada bandarnya, ada mafia yang siapkan,” tegasnya. Karena, semua kerusakan itu pasti akan ditanggulangi oleh negara, baik secara langsung maupun tidak,” urainya.
“Nah, itu kan karena abainya pemerintah. Ini akan menjadi luka yang tidak terpulihkan, alam sudah dirusak dan ada korban jiwa,” tegasnya. “Kegiatan masyarakat tidak berhenti. Mereka tetap bersikeras melakukan penambanagn secara tradisional,” katanya dalam sebuah pernyataan resmi yang diterima Media Indonesia di Palu.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
KPK Masih Proses Laporan Jatam soal Pencabutan Izin TambangKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan analisis terkait laporan dugaan korupsi proses pencabutan ribuan izin tambang sejak 2021-2023 oleh Menteri
Baca lebih lajut »
Haris Azhar Duga Izin Tambang Ormas Agama Politik Balas Budi JokowiAktivis HAM Haris Azhar menyatakan negara justru seharusnya memfasilitasi ormas keagamaan dalam rangka menyelamatkan ekologi.
Baca lebih lajut »
Gak Cuma Batu Bara, Ormas Keagamaan Bisa Kelola Tambang Emas CsKementerian ESDM mengungkapkan pengelolaan tambang oleh Ormas untuk tambang mineral tak akan diberika secara prioritas
Baca lebih lajut »
Polemik Izin Tambang untuk Ormas, Sekjen PAN: Harus Hati-Hati Karena Tambang Itu KompleksWakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menegaskan perlunya kehati-hati dan melalui pertimbangan yang matang sebelum Ormas Keagamaan masuk ke sektor pengelolaan tambang batu bara pasca revisi PP no 25 Tahun 2024.
Baca lebih lajut »
Tambang untuk Muhammadiyah atau Muhammadiyah untuk TambangMuhammadiyah harus diakui secara kolektif punya pengalaman manajerial pengelolaan aset ekonomi bernilai triliunan rupiah
Baca lebih lajut »
Izin tambang ormas: Suara akar rumput Nahdliyin tolak PBNU kelola tambang batubaraKeputusan ormas Nahdlatul Ulama menerima tawaran pemerintah untuk mengelola tambang batubara menuai kritik dan kontroversi dari kalangan akar rumputnya sendiri. Kekecewaan atas keputusan itu mengemuka dari Desa Wadas, Jawa Tengah, di mana mayoritas warga yang juga Nahdliyin telah merasakan pahitnya menjadi korban tambang.
Baca lebih lajut »