Presiden Jokowi memerintahkan Menteri BUMN Erick Thohir untuk mengantisipasi dampak resesi, utamanya di kalangan masyarakat kecil.
Saat ini kita baru saja memasuki 2023. Bagaimana agenda pemerintah dalam menjalankan janjinya memenuhi ketahanan pangan?
Sudah menjadi rahasia umum bahwa derasnya arus modernisasi yang memudahkan kehidupan telah membuat seseorang enggan untuk bertani. Ironisnya, tren ini bukan hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di negara-negara lainnya. Modernisasi juga diketahui memberikan dampak eksploitatif dan destruktif yang menyebabkan tergerusnya lahan-lahan pertanian. Tidak hanya itu, Indonesia pun kini diintai oleh dampak perubahan iklim dan ledakan jumlah penduduk. Pentingnya ketahanan pangan juga teruji dalam perang Rusia dan Ukraina. Negara yang seutuhnya bergantung pada input dan pangan impor terbukti turut mengalami gejolak dan krisis.
Untuk diketahui, pemerintah sudah menetapkan anggaran ketahanan pangan pada tahun 2022 yang mencapai Rp76,9 triliun, diarahkan untukKedua, untuk peningkatan produktivitas, pendapatan petani dan nelayan melalui penguatan kapasitas petani dan nelayan, penguatan akses terhadap input produksi, penyediaan sarana prasarana pertanian dan perikanan, serta mendorong mekanisasi dan penggunaan teknologi.
Selain itu anggaran juga di peruntukan diversifikasi pangan dan kualitas gizi, perbaikan iklim usaha dan daya saing; serta penguatan sistem pangan berkelanjutan (pengembangan
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Perpu Cipta Kerja, Mahfud Md: Kalau Tak Jadi Menteri Saya Ikut KritikMahfud MD menyebut hal yang bisa diperdebatkan dari Perpu Cipta Kerja adalah isinya, bukan prosedur penerbitannya.
Baca lebih lajut »
Jaga Ketahanan Energi, Sultan Dukung Pemerintah Tingkatkan DMO CPO untuk BiodieselWakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin meminta pemerintah untuk secara bertahap meningkatkan Domestik Market Obligation (DMO) minyak sawit mentah.
Baca lebih lajut »
Pemprov DKI Jakarta Gencarkan Kegiatan Pertanian PerkotaanPemerintah DKI Jakarta menjalankan sistem pertanian perkotaan demi mendorong ketahanan pangan dan melakukan penghijauan di perkotaan.
Baca lebih lajut »
Tebar Janji Karpet Merah Pemerintah ke Pemilik Kendaraan Listrik, DP 0% hingga Parkir MurahPemerintah saat ini tengah menyiapkan pemberian insentif bagi pembelian mobil dan motor atau kendaraan listrik yang ramah lingkungan.
Baca lebih lajut »
Demokrat Ingatkan Pemerintah soal Perppu Cipta Kerja Tak Abaikan Rakyat demi Pertumbuhan EkonomiLegislator Partai Demokrat mengingatkan pemerintah agar penerbitan Perppu Cipta Kerja tak mengabaikan hak-hak rakyat demi atau atas alasan pertumbuhan ekonomi.
Baca lebih lajut »
Total Jatah Libur dan Cuti Bersama Tahun 2023 Capai 24 HariSingkatnya, pemerintah menetapkan 16 hari libur nasional dan 8 hari cuti bersama untuk pegawai pemerintah.
Baca lebih lajut »