Jaksa Agung mengatakan, selain perppu, terdapat cara lain yang dapat ditempuh pihak yang keberatan dengan revisi UU KPK,
Liputan6.com, Jakarta - Jaksa Agung HM Prasetyo menilai, kegentingan yang memaksa untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang terkait Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi perlu dikaji terlebih dulu.
Jaksa Agung mengatakan, Presiden Jokowi dan pemerintah mendengar aspirasi semua pihak, tetapi tetap mengutamakan kepentingan yang lebih besar. Sementara apabila terus terombang ambing pendapat masyarakat yang terbelah, justru kepastian hukum dinilainya akan nihil. "Berkaitan dengan UU KPK yang sudah disahkan oleh DPR, banyak sekali masukan-masukan juga yang diberikan kepada kita utamanya memang masukan itu berupa penerbitan Perppu, tentu saja ini akan kita segera hitung, kalkulasi," kata Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta, Kamis.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Jaksa Agung: Apakah Ada Kegentingan Memaksa Presiden Terbitkan Perppu KPK?Prasetyo menekankan langkah yang ditempuh harus konstitusional, bukan dengan membuat kegaduhan.
Baca lebih lajut »
Jaksa Agung Nilai Kegentingan Perppu KPK Perlu DikajiJaksa agung menilai selain Perppu KPK, pihak yang keberatan bisa melalui MK
Baca lebih lajut »
Jaksa Agung nilai kegentingan Perppu KPK perlu dikajiJaksa Agung HM Prasetyo menilai kegentingan yang memaksa untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) terkait Undang-undang Nomor ...
Baca lebih lajut »
Tak Masuk Rancangan, Masjid Agung Situ Gede Batal DibangunMasjid Agung Situ Gede tak masuk detail rencana pembangunan.
Baca lebih lajut »
Agung Podomoro Siapkan Rp 1,72 T untuk Bayar Utang dan ObligasiPT Agung Podomoro Land Tbk. (APLN) menyiapkan dana sebesar Rp1,72 triliun untuk melunasi utang.
Baca lebih lajut »
Jaksa Agung nilai kegentingan Perppu KPK perlu dikajiJaksa Agung HM Prasetyo menilai kegentingan yang memaksa untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) terkait Undang-undang Nomor ...
Baca lebih lajut »