PDIP mendorong posisi Jaksa Agung diberikan kepada profesional dari internal lembaga/kementerian negara negara terkait.
TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP melepar sinyal politik mengenai wacana posisi Jaksa Agung RI mendatang akan dijabat oleh kader partai politik.Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa pada prinsipnya partai pemenang Pemilu 2019 itu ingin hukum ditegakkan dengan cara yang berkeadilan. Penegakan hukum tidak hanya untuk kepentingan politik tertentu.'Itu enggak boleh.
PDIP, dia melanjutkan, mendorong posisi Jaksa Agung diberikan kepada profesional dari internal lembaga/kementerian negara negara terkait. Hasto menuturkan bahwa berbagai aspirasi yang disampaikan kepada PDIP menginginkan Kejaksaan Agung dipimpin oleh pejabat internal yang tumbuh dan punya dedikasi dalam membangun sistem dan komitmen. 'Kami memberikan dukungan terhadap aspirasi itu.'Sebelumnya, Partai NasDem menunjukkan gelagat kembali mengincar kursi Jaksa Agung. Jaksa Agung H.M.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
PDIP Ingin Jaksa Agung dari Internal KejaksaanPDIP menyebut ada aspirasi dari publik bahwa Kejaksaan Agung sebaiknya dipimpin oleh internal yang punya dedikasi untuk membangun seluruh sistem dan komitmen.
Baca lebih lajut »
PDIP Setuju Kursi Jaksa Agung Diisi NonpartisanPDIP mendorong jabatan jaksa agung nanti diisi oleh sosok yang bukan dari partai politik. JaksaAgung
Baca lebih lajut »
Leo Simanjuntak Jabat Koordinator Jaksa Agung Muda IntelijenAsisten Intelijen (Asintel) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajati Sumut) Leonard Eben Ezer Simanjuntak dilantik sebagai...
Baca lebih lajut »
Kata Surya Paloh Soal Posisi Jaksa Agung di Kabinet JokowiSurya Paloh juga membantah secara khusus meminta Presiden Jokowi memperpanjang masa jabatan Prasetyo sebagai Jaksa Agung.
Baca lebih lajut »
Paloh Singgung Baharuddin Lopa soal Jaksa Agung dari ParpolSurya Paloh mengatakan partai politik berhak mengajukan nama calon Jaksa Agung. Bila dilarang, kata Surya, buat apa ada sistem demokrasi.
Baca lebih lajut »
Kata Surya Paloh Soal Posisi Jaksa Agung di Kabinet JokowiSurya Paloh juga membantah secara khusus meminta Presiden Jokowi memperpanjang masa jabatan Prasetyo sebagai Jaksa Agung.
Baca lebih lajut »