Penjabat Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono akan menambah anggaran program Kartu Jakarta Pintar KJP dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul KJMU melalui perubahan APBD-P 2024
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
"Artinya, kami Pemerintah Daerah konsisten terhadap masyarakat, terhadap pendidikan. Itu perlu disampaikan, buktinya 2024 ditambah karena ada siswa baru masuk SD, masuk SMP dan ada juga namanya penduduk dinamis. Ya kami sesuaikan," pungkas Heru. PENGURUS Ikatan Kesehatan Masyarakat Indonesia dr Iqbal Mochtar menilai pengawasan anggaran dan distribusi dari program Makanan Bergizi Gratis harus dilakukan secara ketat
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Cara Cek Penerima KJP Plus Jakarta Juli 2024 Gelombang 1, Segera Akses kjp.jakarta.go.idBerikut cara mengecek penerima KJP Plus Juli 2024 Gelombang 1 yang cair hari ini, Jumat (5/7/2024) secara online melalui laman kjp.jakarta.go.id.
Baca lebih lajut »
PDIP Minta Pemprov Jakarta Maksimalkan Alokasi Anggaran untuk KJP dan KJMUFraksi PDIP Jakarta juga mendesak Pemprov Jakarta untuk memberi penjelasan soal terjadi penurunan APBD 2023.
Baca lebih lajut »
Pertimbangkan Serius Program Sekolah Swasta Gratis, Heru Budi: Biar Enggak Ada Masalah KJPDPRD mengusulkan agar program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dihapus.
Baca lebih lajut »
DKI kemarin, verifikasi KJP dan KJMU hingga jam operasional MonasSejumlah pemberitaan di kanal Metro kemarin yang masih menarik untuk disimak kembali mulai dari verifikasi program bantuan sosial Kartu Jakarta Pintar (KJP) ...
Baca lebih lajut »
Bank DKI distribusi kartu bantuan sosial untuk pastikan tepat sasaranBank DKI mendistribusikan kartu bantuan sosial seperti Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), dan Kartu Lansia Jakarta (KLJ) ...
Baca lebih lajut »
PSI Jakarta Dorong Konsekuensi Keras untuk Pelaku Tawuran di JakartaSejauh ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengambil langkah tegas dengan memberikan sanksi pencabutan Kartu Jakarta Pintar KJP bagi pelaku tawuran yang merupakan penerima KJP
Baca lebih lajut »