DPRD DKI Jakarta mendorong Pemprov DKI menerapkan kebijakan pembatasan kendaraan pribadi. Hal ini sesuai perintah yang tertuang dalam Undang-Undang Daerah
Khusus Jakarta bagian kewenangan khusus perhubungan.Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengatakan, peraturan tersebut harus diterapkan usai Jakarta menanggalkan status ibukota sebagai upaya jitu mengatasi kemacetan.Apalagi. kata Gilkbert, aturan tersebut merupakan tren kebijakan pemerintah pada negara-negara maju di dunia. Tetapi, ia meminta kebijakan tersebut dibarengi dengan pengelolaan transportasi publik yang baik.
Penerapan pembatasan juga sebaiknya berlaku pada kendaraan berbasis listrik. Sebab faktanya, kendaraan listrik juga menyebabkan polusi lingkungan. Meskipun kepemilikan kendaraan pribadi merupakan hak setiap warga Jakarta, tetapi menghirup udara segar yang bebas polusi juga merupakan hak warga lain yang harus dipenuhi.
Gilbert Simanjuntak Pemprov DKI
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
DPR Sahkan UU DKJ, Jakarta Tak Lagi DKI!Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) resmi disahkan jadi Undang-Undang.
Baca lebih lajut »
PJ Gubernur DKI Jakarta Harap Bank DKI Terus Bertumbuh Bersama Kota JakartaPenjabat (Pj.) Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menyampaikan harapan Bank DKI dapat terus menjadi mitra dalam mendukung Program Kerja Pemerintah Provinsi DKI.
Baca lebih lajut »
RUU DKJ Disahkan Jadi Undang-undang, Jakarta Resmi Bukan Lagi Ibu Kota NegaraJakarta, tvOnenews.com - DPR RI mengesahkan RUU Daerah khusus jakarta menjadi sebuah Undang-Undang. Keputusan diambil dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat yang dipimpin ketua DPR Puan Maharani.
Baca lebih lajut »
Kendalikan Inflasi, Pemprov DKI Jakarta Didorong Berdayakan BUMDDirektur lembaga kajian publik Jakarta Barometer Jim Lomen Sihombing, mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberdayakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mengendalikan inflasi.
Baca lebih lajut »
Paripurna DPR setujui RUU Daerah Khusus Jakarta jadi undang-undangRapat Paripurna DPR RI ke-14 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) menjadi ...
Baca lebih lajut »
Ditolak PKS, DPR Sahkan RUU Daerah Khusus Jakarta Jadi Undang-UndangBerita Ditolak PKS, DPR Sahkan RUU Daerah Khusus Jakarta Jadi Undang-Undang terbaru hari ini 2024-03-28 13:16:24 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »