Berita Jaga Nilai Demokrasi, PDIP Dinilai Sebaiknya Berada di Luar Pemerintahan Prabowo terbaru hari ini 2024-10-09 22:15:45 dari sumber yang terpercaya
Kendati demikian, Semar menilai PDIP lebih ideal jika diluar pemerintahan untuk menjaga kestabilan dalam berdemokrasi.
Pertemuan Jokowi dan Prabowo Subianto Disebut Bahas Jatah Menteri PDIP, Bambang Pacul Pasrah Bilang Begini Manajer Timnas Indonesia, Sumardji meminta agar suporter Bahrain tidak melakukan teror laser ke skuad Garuda di Kualifikasi Piala Dunia 2026. Begini reaksi media Malaysia tentang sikap pelatih Bahrain jelang pertandingan menghadapi Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong, padahal cuma lawan Indonesia.
Shin Tae-yong Bicara Jujur soal Kondisi Terkini Mees Hilgers Jelang Lawan Bahrain, Akui sang Pemain Timnas Indonesia Baru Bisa Begini
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Sidang Kabinet Terakhir, Jokowi Minta Daya Beli-Stabilitas Ekonomi Dijaga'Kita harus jaga daya beli masyarakat, jaga inflasi, jaga pertumbuhan, jaga keamanan, jaga ketertiban,' tegas Jokowi.
Baca lebih lajut »
Memahami Demokrasi Pancasila Mulai dari Ciri, Aspek, hingga Penerapannya di IndonesiaDemokrasi Pancasila adalah sistem pemerintahan yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar Republik Indonesia
Baca lebih lajut »
Memahami Demokrasi Pancasila Mulai dari Ciri, Aspek, hingga Penerapannya di IndonesiaDemokrasi Pancasila adalah sistem pemerintahan yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar Republik Indonesia
Baca lebih lajut »
Danny Pamit Cuti Pilkada 2 Bulan, Ingatkan ASN Pemkot Makassar Jaga DemokrasiWali Kota Makassar, Danny Pomanto, cuti dua bulan untuk Pilgub Sulsel 2024. Ia mengingatkan ASN untuk menjaga demokrasi dan kinerja selama cuti.
Baca lebih lajut »
Adi Nilai Gerakan Coblos Tiga Paslon Berbahaya bagi DemokrasiPendiri Rumah Demokrasi, Adi, menilai gerakan 'coblos tiga paslon' dalam Pilgub Jakarta 2024 tak beralasan dan berbahaya bagi demokrasi. Ia khawatir gerakan ini akan menurunkan legitimasi pemenang pemilu jika berlanjut hingga masa pencoblosan.
Baca lebih lajut »
Pengamat Nilai Proses Pembuatan RUU Kementerian Negara dan Wantimpres Mengabaikan DemokrasiYayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLHI) mengkritik proses pembuatan Rancangan Undang-Undang (RUU) Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dan RUU Kementerian Negara yang dianggap mengabaikan prinsip demokrasi. YLHI meminta pemerintah dan DPR untuk membatalkan serta meninjau kembali tiga RUU tersebut.
Baca lebih lajut »