Kegembiraan di tempat-tempat protes di dekat Ibu Kota India, New Delhi, menandai kemenangan yang diraih petani dari wilayah utara, dengan keputusan PM Narendra Modi baru-baru ini untuk mencabut tiga UU pertanian yang kontroversial.
Kegembiraan di tempat-tempat protes di dekat Ibu Kota India, New Delhi, menandai kemenangan yang diraih petani dari wilayah utara, dengan keputusan PM Narendra Modi baru-baru ini untuk mencabut tiga UU Pertanian yang kontroversial.
Ini adalah perjuangan yang dimenangkan dengan susah payah oleh para petani yang berkemah dan memasak di tepi jalan raya selama satu tahun, dengan melewati musim dingin yang keras, musim panas dan pandemi. Protes terbesar selama tujuh tahun pemerintahan Modi ini bermula dari kekhawatiran di kalangan petani bahwa reformasi propasar yang diloloskan tahun lalu mengancam lahan dan mata pencaharian mereka. “Kebenaran selalu menang. Perjuangan kami adalah untuk tujuan yang adil, kami memperjuangkan hak-hak kami,” kata Sajjan Singh, petani dari Punjab. “Ini adalah protes yang kuat namun damai. Ini adalah kemenangan bangsa, kemenangan petani.” Seorang petani mengejar seorang petugas polisi selama protes terhadap undang-undang pertanian yang diperkenalkan oleh pemerintah, di New Delhi, India. Suasana menyambut keputusan itu penuh optimisme tetapi muram. Pengumuman mendadak mengenai pencabutan UU pada hari Jumat oleh Modi, pemimpin berpengaruh yang terkenal dengan reputasi jarang mundur, mengejutkan banyak orang. Para petani mengatakan ketekunan, kesabaran dan keteguhan tekad memperjuangkan tuntutan mereka telah terbayar dalam konfrontasi dengan salah satu pemerintah terkuat India, yang menurut para kritikus tidak menerima perbedaan pendapat. “Ini pertama kalinya pemerintah tunduk pada tuntutan pengunjuk rasa. Kalau tidak, mereka selalu diusir oleh polisi,” kata Jarnail Singh, seorang petani tua. “Tetapi kami dari komunitas Sikh siap mati untuk tujuan kami.” Protes ini pada awalnya dipimpin oleh para petani Sikh dari Punjab, tetapi tidak lama kemudian petani dari negara bagian Haryana dan Uttar Pradesh bergabung dalam protes itu.Meskipun kemarahan yang menyebabkan protes itu telah diatasi, para petani belum siap untuk membongkar gubuk-gubuk bambu di tempat protes atau kembali ke desa mereka Setelah menikmati kemenangan itu, mereka kini mengajukan tuntutan lainnya – komitmen hukum untuk membeli semua produksi pertanian dengan harga yang terjamin. Sistem ini lazim terutama untuk beras dan gandum di dua negara bagian di utara, di mana sebagian besar pengunjuk rasa berasal. “Para petani dari berbagai penjuru negara ini telah memberi dukungan bagi protes kami. Sekarang kami harus memastikan semua orang mendapatkan harga yang terjamin untuk hasil panen mereka,” kata Harjinder Singh, seorang petani tua dari Punjab yang bertahan di lokasi protes sejak November lalu. Meskipun ia ingin pulang, ia dan para petani lainnya bersiap untuk melanjutkan perjuangan mereka. Setelah rapat umum massal di Uttar Pradesh pada hari Senin lalu, para tokoh petani mengatakan dalam sepucuk surat yang ditujukan kepada perdana menteri bahwa “harga minimum yang didasarkan pada biaya produksi komprehensif harus dijadikan hak sah bagi semua petani.”
Please follow us on Google to support us Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kementerian Investasi: UU Cipta Kerja Permudah InvestasiKementerian Investasi mengatakan UU Cipta Kerja berdampak positif untuk perekonomian Indonesia khususnya dalam upaya peningkatan realisasi investasi. Selengkapnya: 👇🏻 EconomicOutlook2022
Baca lebih lajut »
Ada UU HPP, Bos-Bos Besar Tak Bisa Lagi Mangkir Bayar PajakKantor pajak dalam memonitor pengeluaran bos-bos besar
Baca lebih lajut »
Jurnalis di Palopo Divonis Bui UU ITE, Pengacara Ajukan BandingAdvokat publik LBH Makassar yang menjadi kuasa hukum jurnalis M Asrul menyatakan akan banding atas vonis PN Palopo, Sulsel, dalam kasus UU ITE.
Baca lebih lajut »
UU Keamanan Nasional Hong Kong Dianggap sebagai Ancaman bagi LSMUU keamanan nasional kontroversial yang mulai diberlakukan tahun lalu telah menimbulkan situasi tidak menyenangkan terhadap berbagai LSM di Hong Kong, termasuk bagi organisasi HAM. Amnesty International menutup kantornya yang telah hadir selama 40 tahun di bekas koloni Inggris itu pada 31...
Baca lebih lajut »
DPD RI Usul Revisi UU Pemilu Masuk Prolegnas Prioritas 2022Komite I DPD RI mengusulkan kembali revisi UU Pemilu masuk Prolegnas Prioritas tahun 2022.
Baca lebih lajut »
Kejanggalan Vonis Wartawan Palopo Muhammad Asrul yang Dijerat dengan UU ITE - Editorial - koran.tempo.coJurnalis Muhammad Asrul divonis 3 bulan penjara meski kasusnya penuh kejanggalan. Ancaman kebebasan pers dan demokrasi. Editorial KoranTempo
Baca lebih lajut »