Ombudsman RI selaku lembaga pengawasan layanan publik selayaknya tidak boleh tersandera oleh kepentingan politik tertentu. Sebab, layanan publik yang prima
Kamis, 03 Oktober 2024, 21:28 WIB menjadi hak seluruh masyarakat tanpa harus memandang warna politis masing-masing.Penegasan ini disampaikan pakar hukum tata negara, Dr Janpatar Simamora terkait semakin tidak jelasnya kelanjutan dari proses seleksi calon kepala Ombudsman RI perwakilan Sumatera Utara dan beberapa daerah lain seperti Sulawesi Barat, Gorontalo, Kalimantan Timur, Maluku Utara dan Bengkulu.
Akademisi Universitas HKPB Nommensen ini menegaskan, Ombudsman RI selaku pemangku kebijakan terkait seleksi calon kepala Ombudsman RI perwakilan pada 6 provinsi tersebut harus segera memberikan kepastian hukum atas tahapan yang sudah berjalan. Jangan sampai, Ombudsman RI justru abai terhadap hak para peserta yang sudah berjuang hingga tahapan yang kini sudah memasuki 4 besar.
Janpatar juga menegaskan, desakan dari masyarakat untuk menuntaskan seleksi ini menjadi hal yang wajar. Hal ini karena kebutuhan mereka atas hak pelayanan publik yang berkualitas.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Optimalisasi Lembaga Pengawas Layanan Kesehatan buat Cegah OvertreatmentTindakan overtreatment dan overclaim di layanan kesehatan semakin mengkhawatirkan dan menyebabkan beban finansial dan risiko kesehatan bagi pasien.
Baca lebih lajut »
Ombudsman ajak pilih pemimpin daerah yang peduli layanan publikOmbudsman RI Perwakilan Provinsi Gorontalo mengajak masyarakat di Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Boalemo, Gorontalo Utara, dan Pohuwato, untuk memilih ...
Baca lebih lajut »
Rekrutmen Pengawas Lapangan TPS untuk Pilkada Segera DibukaJPNN.com : Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) segera melakukan rekrutmen pengawas lapangan TPS untuk Pilkada 2024.
Baca lebih lajut »
Bawaslu Tabalong Buka Pendaftaran Jaring 550 Calon Pengawas TPSJPNN.com : Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Tabalong buka pendaftaran untuk menjaring 550 orang calon pengawas TPS.
Baca lebih lajut »
Ombudsman Terima 154 Laporan Jalan Rusak, Singgung Aktivitas Tambang-SawitAnggota Ombudsman RI, Hery Susanto mengatakan, pihaknya melakukan pengawasan terhadap layanan infrastruktur jalan.
Baca lebih lajut »
Kualitas Calon Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK Harus Jadi PertimbanganDari informasi yang diperoleh ICW, nama-nama capim KPK dan calon Dewas KPK akan diserahkan ke Presiden pada 2 Oktober.
Baca lebih lajut »